Komisioner KPU Terancam Dikriminalisasi

M Sholahadhin Azhar    •    Rabu, 30 Jan 2019 14:29 WIB
pilegpemilu serentak 2019
Komisioner KPU Terancam Dikriminalisasi
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. (Foto: MI/Ramdani)

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah diombang-ambing putusan hukum. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyebut penyelenggara pemilu terimpit di antara putusan-putusan yang berbeda terkait persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Seperti mengalami dilema dari putusan hukum (karena) satu sama lain saling bertabrakan," ujar Ray di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.

Ia menyisir putusan terkait pencalonan anggota DPD versi Mahkamah Konstitusi (MK). Ketetapan itu melarang pengurus partai mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Sementara Mahkamah Agung (MA), kata Ray, menafsirkan putusan MK tak berlaku surut. Artinya baru bisa diberlakukan pada pemilihan umum selanjutnya. Adapun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) atas gugatannya untuk berpartisipasi dalam pileg.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memerintahkan KPU memasukkan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT), sesuai putusan PTUN. Syaratnya, jika OSO terpilih maka harus mundur dari kepengurusan sehari sebelum dilantik.

Ray menyebut KPU saat ini tengah menjadi sasaran tembak. Ketentuan mana pun yang dipilih, penyelenggara akan menuai konsekuensi hukum.

Untungnya, kata dia, KPU memilih putusan MK yang setara dengan undang-undang. Sehingga masih ada kemungkinan bagi penyelenggara untuk lolos dari lubang jarum.

Terlepas dari hal itu, Ray melihat tabrakan putusan ini sebagai preseden buruk wajah hukum di Indonesia. Para pembuat putusan seharusnya memikirkan hal ini dan berkoordinasi.

"Karena akibat putusan mereka, KPU menjadi korban. Sejatinya mereka yang seharusnya menanggung akibat hukum dari putusan yang dikeluarkannya," ujar Ray.




(MEL)