Bawaslu Tangani 1.247 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu

Faisal Abdalla    •    Senin, 10 Dec 2018 14:15 WIB
bawaslupemilu serentak 2019
Bawaslu Tangani 1.247 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (25/6/2018). Foto: Rommy Pujianto

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih terus menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilu 2019. Sejauh ini Bawaslu tengah menangani 1.247 kasus dugaan pelanggaran.

"Yang tercatat data Bawaslu, sampai saat ini sudah ada 1.247 yang ditangani Bawaslu," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Pemilu di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 10 Desember 2018.

Ratna mengatakan, dari 1.247 kasus yang tengah ditangani Bawaslu, 331 di antaranya bersumber dari laporan. Sementara 916 lainnya bersumber dari temuan Bawaslu. "Ini menunjukan kerja-kerja pengawasan Bawaslu di lapangan aktif dan terus kami lakukan," tutur Ratna.

Jika diklasifikasi berdasarkan wilayah, dari 331 laporan, Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak menyumbang laporan dengan jumlah mencapai 57 laporan disusul Provinsi Aceh dengan 35 laporan, Provinsi Sulawesi Utara dengan 24 laporan, Provinsi Banten dengan 20 laporan dan Sumatera Barat dengan 19 laporan.

Baca juga: Diduga Banyak Pelanggaran Pemilu di Reuni 212

Lebih lanjut, Ratna mengatakan dari 1.247 kasus tersebut, 53 persen atau sekitar 648 di antaranya merupakan pelanggaran administrasi, 7 persen atau sekitar 90 kasus merupakan pelanggaran pidana pemilu, 7 persen atau 84 kasus merupakan pelanggaran kode etik, 10 persen atau 125 kasus merupakan pelanggaran hukum lainnya, serta 5 persen atau 64 kasus masih dalam proses penanganan.

"Memang di antara kasus dugaan pelanggaran itu, setelah kami periksa, ternyata ada yang bukan merupakan pelanggaran sebanyak 18 persen atau sebanyak 225 kasus," tandas Ratna.

Bawaslu RI hari ini menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Pemilu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antarsesama pengawas Pemilu di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota.


(MBM)