Kepala Daerah bisa Kampanye 3 Kali Seminggu

M Sholahadhin Azhar    •    Minggu, 21 Oct 2018 11:41 WIB
pilpres 2019pemilu serentak 2019
Kepala Daerah bisa Kampanye 3 Kali Seminggu
Ketua Bawaslu Abhan - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tak melarang kepala daerah (Kada) mendukung pasangan calon tertentu di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ketua Bawaslu Abhan menyebut dukungan kampanye bisa dilakukan saat cuti dan libur. 

Abhan menjelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 diatur pemberian cuti seminggu sekali pada kepala daerah. Ini di luar libur sabtu minggu. 

"Artinya ada tiga hari dalam seminggu itu kepala daerah bisa melakukan kegiatan kampanye," kata Abhan di Kantor Kementerian Agama, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 21 Oktober 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 mengatur tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR,  Anggota DPRD, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wapres. 

Pasal 36 Ayat (1) menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilihan umum.

(Baca juga: Kepala Daerah tak Jadi Ketua Tim Kampanye)

Sementara Ayat (2) di Pasal 36 menyatakan hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilihan umum di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Abhan menambahkan ketentuan itu didasari Pasal 281 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang kepala daerah yang mengikuti kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara.

"Kita enggak bisa pungkiri bahwa mereka diusung parpol, maka UU memberi ruang bahwa mereka bisa berkampanye tapi harus di jadwal cuti," tambah dia. 

Namun, ia menegaskan para kepala daerah harus taat aturan. Mereka dilarang berkampanye saat sedang bertugas. 

"Ketika tidak cuti, maka mereka (kepala daerah) adalah milik semua golongan. Maka tidak boleh kampanye," tandas Abhan.






(REN)