KPU Minta Kepala Daerah Pahami Aturan Kampanye

Faisal Abdalla    •    Jumat, 11 Jan 2019 19:02 WIB
pilpres 2019Jokowi-Ma`rufPrabowo-Sandi
KPU Minta Kepala Daerah Pahami Aturan Kampanye
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Foto: MI/Irfan.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepala daerah memahami aturan kampanye Pemilu 2019. Kepala daerah diwajibkan cuti jika ingin mengikuti kegiatan kampanye.
 
Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan gestur kepala daerah bisa berpotensi diterjemahkan sebagai kampanye.
 
"Bisa dianggap kampanye, bisa juga tidak. (Kampanye) kalau dilakukan di hari kerja ya pas ngacung itu harus cuti dulu," kata Hasyim di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat
 
Namun jika kegiatan kampanye dilakukan di luar hari kerja, kepala daerah yang bersangkutan tak diwajibkan cuti. Hal ini sesuai Pasal 281 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 
Pasal 281 Ayat 1 UU Pemilu mengatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.

Baca: Bawaslu Panggil Anies Baswedan

Mereka tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Pejabat juga menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selain itu, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 
Hasyim meminta kepala daerah memahami aturan tersebut, "Ya harus ingat dan banyak baca aturan yah, aturan ada kan untuk ditaati," ujarnya.
 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor segera memutus laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan kampanye terselubung. Anies dilaporkan lantaran mengeluarkan gestur dua jari saat Konferensi Nasional Partai Gerindra.




(FZN)