Tudingan Prabowo Soal Anggaran Bocor Dinilai Cari Sensasi

Arga sumantri    •    Jumat, 08 Feb 2019 11:08 WIB
pilpres 2019
Tudingan Prabowo Soal Anggaran Bocor Dinilai Cari Sensasi
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Abdul Kadir Karding. (Foto: MI/Susanto)

Jakarta: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Abdul Kadir Karding menilai pernyataan Prabowo Subianto soal anggaran bocor hanya mencari sensasi. Bagi Karding, anggaran bocor versi kubu Prabowo-Sandi tak punya substansi. 

"Soal kebocoran anggaran Prabowo bagi saya lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik," kata Karding di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. 

Menurut Karding, isu anggaran bocor merupakan isu daur ulang yang pernah diutarakan pada Pilpres 2014. Konyolnya, kata Karding, Prabowo tidak pernah sekali pun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum.

"Sikap Prabowo yang lebih doyan menuding tanpa bukti menunjukkan karakter politiknya yang doyan mencari sensasi ketimbang substansi," ujar politikus PKB itu. 
 

Baca juga: Jokowi 'Sentil' Prabowo-Sandi


Menurut Karding, wacana kebocoran anggaran dari Prabowo hanya upaya menyudutkan lawan politiknya. Karding tak melihat pernyataan itu dilontarkan guna memperbaiki keadaan bangsa. Ia meyakini publik sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansial dan ocehan yang sekadar menyasar sensasi. 

"Sehingga upaya Prabowo mendapat insentif elektoral dari gaya politiknya itu akan berujung pada kesia-siaan," ungkapnya. 

Karding menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Saban tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga selalu melakukan audit. Pada 2016 dan 2017, kata dia, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 
 

Baca juga: Jika Faktual, Isu Kebocoran APBN Pasti Diusut


"Bukti bahwa Prabowo bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah tapi justru asik menjelek-jelekan pemerintah," ujarnya.

Karding justru meminta Prabowo membuka data kebocoran anggaran yang dimaksud. Kalau perlu, soal kebocoran anggaran ini dilaporkan pula ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"TKN akan ikut mendorong dan mendukung laporan Pak Prabowo tersebut," pungkasnya. 




(MEL)