Desain Bendera Kampanye PKB Dipermasalahkan

Faisal Abdalla    •    Minggu, 11 Nov 2018 19:59 WIB
pkb
Desain Bendera Kampanye PKB Dipermasalahkan
Advokat Eggi Sudjana (mengenakan peci). Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Advokat Eggi Sudjana menuding desain bendera kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menodai lambang negara. Pasalnya desain bendera tersebut menggunakan warna merah putih sebagai latar belakang. 

"Itu jelas tidak dibenarkan secara hukum lewat undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 57 poin c, itu sudah dikatakan dengan jelas setiap orang dilarang menambah atau mengurangi bendera merah putih apalagi ada lambang parpol," kata Eggi dalam sebuah diskusi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, 11 November 2018. 

Eggi mengatakan pelanggar terhadap ketentuan tersebut bisa diancam pidana satu tahun dan denda Rp100 juta. Eggi meminta polisi menindak tegas PKB karena memodifikasi bendera nasional untuk kepentingan politiknya. 

"Ini kan bukan delik aduan, jadi tolong polisi dengan hormat periksa itu Muhaimin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB), dan yang terkait selanjutnya. Juga saya minta Polisi periksa Ma'ruf (Ma'ruf Amin, calon wakil presiden nomor urut 01) karena dia ikut mengibarkannya dalam satu momen," tukasnya. 

Eggi mengatakan meski pasal 4 undang-undang yang sama mengatur secara spesifik ukuran bendera nasional, hal ini tidak serta merta membebaskan PKB dari tudingan penodaan lambang negara. "Bendera merah putih juga ada dalam bentuk lain, bahkan ada yang segitiga di bendera itu ada diikat kepala itu kalau sudah merah putih itu orang tidak bisa menilai lain, kecuali bendera Indonesai," tutur Eggi.

Di hubungi terpisah, politikus PKB Daniel Johan membantah tudingan desain tersebut menodai lambang negara. Menurutnya desain tersebut berbeda dari bendera nasional. 

"Bendera kebangsaan Indonesia yang sangat kita hormati itu memiliki kriteria dan ukurannya yang spesifik, yang sangat berbeda dengan bendera PKB dengan nomor urut 1 ini," tutur Daniel. 

Daniel mengatakan desain tersebut akan digunakan PKB untuk sosialisasi selama Pemilu 2019 dan telah terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia meminta semua pihak tidak menyamakan desain bendera tersebut dengan bendera nasional yang memiliki kriteria tersendiri. 

"Desain ini sudah terdaftar resmi di KPU. Sehingga bahaya kalau dianggap melanggar, karena sama saja menganggap bendera kebangsaan Indonesia sudah berubah tidak rata merah putih lagi," tuturnya. 

Berdasarkan ilustrasi yang dikirimkan Daniel, bendera kampanye PKB memang berbeda dengan bendera nasional Indonesia. Desain bendera milik PKB menampilkan logo PKB dan angka 1, nomor urut PKB pada Pemilu 2019. 


Ilustrasi bendera PKB yang dipermasalahkan. Medcom.id/Faisal Abdalla.

Adapun latar belakang merah putih yang dipermasalahkan Eggi juga berbeda dengan desain bendera nasional. Desain bendera PKB memiliki warna merah yang membentuk sudut, sehingga bagian atas yang berwarna merah dan bagian bawah yang berwarna putih memiliki ukuran yang tidak proporsional. 

Sementara bendera nasional, dalam pasal 4 Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mengatur Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.


(DRI)