Prabowo Tak Bisa 'Setir' Media

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 06 Dec 2018 15:56 WIB
pilpres 2019
Prabowo Tak Bisa 'Setir' Media
Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Lukman Edy - Medcom.ic/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Lukman Edy menyebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto hanya mampu mengandalkan media sosial. Ini terlihat dari sikap Prabowo yang gusar terhadap media arus utama terkait pemberitaan Reuni Akbar  212.

Lukman menyebut Prabowo tak bisa melakukan framing di media arus utama. Seperti pihaknya yang gencar melakukan framing melalui media sosial. 

"Ini kan framing subjektif pihak Prabowo yang itu enggak masuk ke media (mainstream). Karena persiapan 212 itu sarat dengan politik dan kampanye terselubung," ujar Lukman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Desember 2018.

Dia menegaskan Prabowo tak bisa sesuka hati menyetir pemberitaan di media mainstream. Sebab media-media itu diawasi dengan ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers. 

Eks Wakil Ketua Komisi II DPR itu memastikan, semua tayangan atau berita yang disiarkan media diarsipkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Tujuannya yakni untuk memantau agar pemberitaan berimbang dan tak berat sebelah.

"Bawaslu kan merekap terus, setiap hari. misalnya di salah satu TV ini yang diundang tokohnya siapa? imbang enggak? kalau enggak imbang mereka rekap itu, saya tahu betul," beber Lukman.

(Baca juga: Prabowo Sebut Jurnalis Antek Penghancur NKRI)

Hal berbeda, kata dia, jika melihat sebaran informasi di media sosial. Banyak buzzer anonim yang berkeliaran dan mengabarkan hoaks. 

Ironisnya, Lukman menyebut, Prabowo-Sandiaga Uno cenderung memanfaatkan medium itu. Apalagi, Bawaslu belum punya komponen penertiban media sosial yang mandiri. 

Sebab UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur secara detail mengenai media sosial.

"Misalnya ada media sosial menyebar hoaks dan fitnah itu pihak kepolisian bisa langsung menangani dan menyatakan sebagai pelanggaran UU ITE. Tetapi, kalau institusi mengawasi kepemiluan tidak sampai di sana," sebut Lukman. 

Ia mengaku heran dengan sikap Prabowo-Sandi yang lebih mengandalkan medsos. Sebab tak seperti media mainstream, medium informasi itu minim verifikasi dan pengawasan. Lain cerita kalau medsos dijadikan sebagai sarana pendukung.

"Kecuali memang dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa kampanye tanpa diawasi ini menjadi sarana kampanye Pak Prabowo-Sandi. Kalau masuk di media mainstream enggak sanggup karena ada pengawasan tiga tadi," tandas Lukman.

(Baca juga: Prabowo Dongkol kepada Media)
 


(REN)