Ratusan APK di Tegal Melanggar Aturan

Kuntoro Tayubi    •    Kamis, 01 Nov 2018 18:03 WIB
pilegpilpres 2019
Ratusan APK di Tegal Melanggar Aturan
Bawaslu Kabupaten Tegal dan sejumlah anggota Satpol PP serta Polres Tegal menertibkan APK di Kota Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. (Medcom.id/Kuntoro Tayubi)

Tegal: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menemukan adanya dugaan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu 2019 yang melanggar aturan. Jumlahnya, lebih dari 100 titik. 

"Jumlah yang kami temukan sebanyak 128 titik," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Ikbal Faizal, Kamis, 1 Nopember 2018.

Dia menyatakan, jumlah inventarisir APK dan bahan kampanye yang diduga melanggar aturan pemasangan itu, diperoleh dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Temuan itu telah ditindaklanjuti Panwascam dengan merekomendasikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). 

Bahkan, Panwascam juga telah menyurati peserta Pemilu untuk menurunkan APK dan bahan kampanye yang diduga melanggar aturan. "Mereka (peserta Pemilu) melanggar aturan karena memasang APK di jalan protokol, tempat ibadah, di pohon, melintang di jalan dan pelanggaran lainnya," ujarnya. 

Ikbal meminta kepada seluruh peserta Pemilu yang melanggar aturan supaya menertibkan sendiri. Jika tidak segera ditertibkan, maka Bawaslu yang akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan pencopotan paksa. Pencopotan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satpol PP, Dishub, KPU, dan pihak terkait lainnya. 

"Penertiban ini, kami juga akan mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tibum dan Perbup Nomor 53 tahun 2013 tentang pemasangan APK," ucapnya.

Dalam rakor tersebut, Ikbal juga menjelaskan tentang mekanisme temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. Dicontohkan, kasus dugaan money politik yang terjadi di Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat yang dilakukan salah satu calon anggota legislatif (caleg) Kabupaten Tegal. 

Kasus itu merupakan hasil temuan Panwascam Kramat yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pleno Panwascam Kramat. Hasil rapat pleno ada dugaan pidana money politik yang kemudian ditindaklanjuti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang meliputi Bawaslu, Polres, dan Kejaksaan. 

Gakumdu melakukan proses pembuktian pertama dengan mengklarifikasi saksi, pihak yang bersangkutan, dan meminta pendapat ahli pidana dari praktisi Undip Semarang. 

"Hasil pendapat ahli, dugaan money politik itu tidak memenuhi syarat. Jadi, kami bekerja sesuai dengan aturan dan bukan asal-asalan. Jika ada temuan atau laporan dan Bawaslu tidak menindaklanjuti, maka kami yang akan kena sanksi dari DKPP," terangnya. 

Dia menambahkan, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti semua laporan dan temuan. Namun, jika dalam perjalanannya tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi atau pidana, maka Bawaslu tidak melanjutkan kasus tersebut. Bawaslu Kabupaten Tegal setiap ada temuan dan laporan, selalu melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jateng. 

"Kami bukan ceroboh. Cerobohnya dimana? Kami bekerja sesuai aturan dan ada mekanismenya," tandasnya.



(ALB)