TKN Minta Video Anak Penyeru Ganti Presiden Diusut Tuntas

Whisnu Mardiansyah    •    Kamis, 08 Nov 2018 18:38 WIB
pilpres 2019
TKN Minta Video Anak Penyeru Ganti Presiden Diusut Tuntas
Direktur Advokasi dan Hukum TKN Irfan Pulungan - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKIN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta polisi mengusut tuntas dugaan eksploitasi anak dalam video '2019 Ganti Presiden'. Kasus ini sudah lebih dulu dilaporkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ke Bareskrim Polri. 

"Bahwa pada tanggal 15 Oktober kami menemukan video di media sosial yang telah tersebar di tengah masyarakat. Konten video tersebut puluhan murid berseragam pramuka dengan dipandu oknum guru memberikan slogan '2019 Ganti Presiden'," kata Direktur Advokasi dan Hukum TKN Irfan Pulungan di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis, 8 November 2018.

Laporan ke Bareskrim itu sebagai tindak lanjut dari laporan TKN ke KPAI. TKN merasa perlu memberikan keterangan langsung kepada Bareskrim terkait video itu. Kedatangan TKN diterima langsung oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri AKP Rumi.

Irfan menduga video tersebut dikonsolidasikan secara sistemik, terencana dan terorganisasi. Peristiwa diduga terjadi di SMAN 87 Jakarta. 

Dia menyebut tindakan itu melanggar hukum terutama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

"Pasal 15 UU tersebut tegas menyebutkan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan berpolitik," papar dia. 

(Baca juga: KPAI Telusuri Video Anak Penyeru Ganti Presiden)

Irfan meminta laporan yang diteruskan dari KPAI ini tidak terhenti pengusutannya di kepolisian. Ia menganggap ada unsur pidana yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak.

Ia menegaskan jika tindakan oknum guru dalam video tersebut jelas perbuatan penyalahgunaan kegiatan politik yang melanggar hukum. Ancaman pidananya 5 tahun sesuai Pasal 87 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU Nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak.

TKN, kata dia, menyesalkan anak dilibatkan dalam hasrat ambisi kelompok tertentu. Padahal seyogyanya anak terlindungi dari kegiatan politik yang mengandung unsur ajaran kebencian, menghasut dan sikap radikal. 

"Kemurnian anak dalam berpikir tidak terkontaminasi dari pemikiran radikal yang dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara di kemudian hari," pungkas dia. 

(Baca juga: Buwas Diminta Usut Pramuka Penyeru Ganti Presiden)




(REN)