Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta PKS segera membayar denda Rp30 miliar yang ditetapkan pengadilan. Menurutnya, ini merupakan ongkos akibat tindakan melawan hukum lima pimpinan PKS.
"Mereka harus membayar," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
Lima pimpinan PKS yang didugat Fahri adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Pusat DPP PKS Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid. Selain ganti rugi, Fahri juga minta nama baiknya dipulihkan.
Baca: Balada Fahri Hamzah dan Drama PKS
Spanduk penolakan Garbi terpantau di berbagai titik di Jakarta, seperti di Kalimalang, Jatiwaringin, Kramatjati, Buncit, Manggarai,…
PKS berkomitmen mengabdi pada masyarakat dan negara.
Peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi atas keputusan yang sudah ada.
PKS Janjikan Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup
Partai Keadilan Sejahtera berjanji memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup bila menang…
Pertarungan di Simatupang (3)
Mengelola konflik yang terjadi di sebuah partai politik memang bukan perkara mudah. Setelah hampir dua dasawarsa, Partai Keadilan…
Pertarungan di Simatupang (2)
Mengelola konflik yang terjadi di sebuah partai politik memang bukan perkara mudah. Setelah hampir dua dasawarsa, Partai Keadilan…
Pertarungan di Simatupang (1)
Mengelola konflik yang terjadi di sebuah partai politik memang bukan perkara mudah. Setelah hampir dua dasawarsa, Partai Keadilan…
Pengurus dan Kader PKS di Banyumas Kompak Mengundurkan Diri
Setelah pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Bali dan Sumut, kini giliran pengurus dan kader PKS Kabupaten Banyumas yang ramai-ramai…
Mereka kecewa dengan penandatanganan pakta integritas berisi pernyataan loyalitas pada partai. Penandatanganan dibubuhkan di atas…
Pengurus dan Kader PKS di Binjai Kompak Mengundurkan Diri
Puluhan pengurus kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai kompak mengundurkan diri. Sikap ini diambil pascapencopotan Ketua…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan menurunkan…
Tampak tak berguna, namun ternyata nongkrong bersama teman punya banyak manfaat positif.
Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan Bawaslu maupun KPU tidak perlu risih dengan…
KPU menduga masalah ini disebabkan karena perekaman data kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) belum merata.
Ombudsman RI menyebut informasi tentang Hak Guna Usaha (HGU) harus bisa diakses publik.
Milenial akan pilih Joko Widodo di Pilpres 2019 karena selama 4,5 tahun pemerintahan Jokowi mampu membangun iklim kondusif bagi berkembangnya…
Ma'ruf meminta para pemuka agama tak memaksakan kehendak, terutama saat berdakwah. Kewajiban ulama untuk menebarkan kedamaian,…
Hasil survei LSI Denny JA menyebut PAN sulit masuk Parlemen di Pemilu 2019.
Konsep ekonomi kerakyatan Cawapres 01 KH Ma’ruf Amin bukanlah isapan jempol. Konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia ini diterapkan…
Usulan meniadakan nonton bareng debat Pilpres merujuk pada yang difasilitasi oleh KPU. Di luar itu, nobar tetap dibolehkan.
Prabowo-Sandi siap menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
Dukungan PSI di kalangan milenial masih naik turun.
