Fahri Hamzah Serang PDIP di Twitter?

- 25 Maret 2014 18:13 wib
Sekjen PKS Fahri Hamzah--Ant/Yudhi Mahatma
Sekjen PKS Fahri Hamzah--Ant/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah berharap masyarakat tak lupa atas berbagai tindakan yang diambil PDIP saat berkuasa pada 2001-2004. Sejumlah kebijakan tidak populer diambil saat itu oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Saya sudah ingatkan masyarakat lewat tweet saya di Twitter," jelas Fahri, Senin, 24 Maret 2014.

Lewat tujuh cicitannya dengan hashtag #MelawanLupa, ia memaparkan kebijakan-kebijakan pemerintah saat dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, mulai dari penjualan satelit ke Singapura melalui Indosat. "Dulu kau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah," demikian Fahri memulai kicauannya.

Ia melanjutkan, "Dulu kau jual aset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30% nilainya) ke asing. Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal. Dulu kau jual gas Tangguh dengan murah (banting harga) ke China (hanya US$3 per mmbtu). Sekarang, kau ngomong lagi soal nasionalisme, setelah kader-kader kau banyak yang korup," demikian kicauan berantai Fahri

"Dan sekarang, untuk mengatrol suaramu yang terpuruk, kini kau umpankan si `Kotak2' #MelawanLupa'. `Semoga saja, rakyat kini tak lagi terbuai oleh janji-janji manismu. PDIP, termasuk Jokowi, harus bisa menjelaskan kebijakan itu sekarang. Sebab kalau memang itu benar, berarti akan terulang lagi. Kecuali diakui salah', ia menambahkah tweet-nya.

Di kesempatan berbeda, Ketua DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan kritik yang dilontarkan Fahri Hamzah kepada PDIP terlalu memaksakan diri. Eva menilai Fahri melepaskan kritik di luar konteks persoalan yang terjadi pada saat PDIP berkuasa. "Konteksnya jangan dilepas dalam menilai masa lalu. Presiden Megawati saat itu hanya menerima mandat dari MPR," ujar Eva.

Eva mengatakan, pada masa pemerintahan Megawati, presiden wajib menjalankan GBHN. Presiden juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada MPR, bukan kepada partainya ataupun partai lain di DPR. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Megawati atas sepengetahuan MPR, yang terdiri dari berbagai partai politik. (Media Indonesia)

(Lal)

Dibalik Pilar Konstitusi (7)

28 Agustus 2014 21:59 wib

Mata Najwa, Kamis (28/08/2014): Mata Najwa episode kali ini membahas tema 'Dibalik Pilar Konstitusi'. Hadir di Mata Najwa kali ini Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva.