Pemilu

Jokowi Ogah Tanggapi Negosiasi Freeport

Surya Perkasa - 05 April 2014 20:28 wib
ANT/ Simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) memegang alat peraga kampanye bergambar Bakal Calon Presiden dari PDIP, Joko Widodo di Lapangan Papua Trade Centre (PTC) Entrop, Abepura, Jayapura,
ANT/ Simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) memegang alat peraga kampanye bergambar Bakal Calon Presiden dari PDIP, Joko Widodo di Lapangan Papua Trade Centre (PTC) Entrop, Abepura, Jayapura,

Metrotvnews.com, Jayapura: Bakal calon Presiden dari PDI-Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Jayapura, Papua hari ini Sabtu (5/4/2014). Ketika ditanyai akankah dirinya melakukan negosiasi ulang dengan PT Freeport Indonesia bila dirinya menjadi Presiden RI, Jokowi tidak ingin berkomentar.

Juru kampanye nasional PDI-Perjuangan mengatakan, saat ini dirinya belum mau mengomentari rencana Indonesia menaikkan kepemilikan nasional menjadi 50%.

"Saya kira itu nanti setelah pileg. Nanti setelah pileg," ujar Jokowi saat ditemui di Lapangan Karang PTC Entrop, Jayapura.

Saat ini sedang dilakukan renegosiasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menaikkan royalti 3,75%. Dan untuk divestasinya diharapkan bercokol diangka 51 persen.

Sebagai informasi 90,64 saham milik PT Freeport Indonesia dimiliki oleh McMoran Copper and Golden Inc. Sementara itu, hanya 9,36 persen saham perusahaan itu yang dimiliki Indonesia.

()

MOST VIEWED
MORE
MOST COMMENTED
MORE

Melihat Pola Berulang Penghancuran KPK

28 Januari 2015 21:59 wib

Pemerintah tersandera oleh cerita-cerita lama, penegak hukum rentan direkayasa karena sengketa dan perkara di masa berbeda. Kasus-kasus lama disimpan untuk digarap lagi ketika saatnya sudah tiba. Ketika KPK dan Polisi berseteru, mungkinkah agenda pemberantasan korupsi terus melaju? Hadir di Mata Najwa yaitu Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Kuasa Hukum Bambang Widjojanto Nursyahbani Katjasungkana, Politikus Nasdem Taufik Basari, Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan Eggi Sudjana, Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua, dan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Sompie, Rabu (28/1/2015).