Quick Count Cara Efektif Kawal Penghitungan Suara Pemilu

Laela Zahra - 07 April 2014 18:04 wib
foto: L Zahra
foto: L Zahra

Jakarta: Hasil penghitungan cepat memang bukan hasil sah perolehan suara Pemilu 2014. Namun berkat metodenya yang akurat, maka hasil hitung cepat dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan tahapan penghitungan suara yang sah oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi bertajuk Peran Quick Count dalam Mengawal Integritas dan Akuntabilitas Pemilu 20014. Diskusi dilangsungkan oleh Election MDP UNDP, di Plaza Mandiri, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014).

"Kalau quick count berguna untuk tahu hasil pemilu lebih cepat itu bonus," ujar Burhanuddin.

"Tujuan utamanya untuk memantau proses penghitungan suara agar tidak terjadi kecurangan," tegas pria berkacamata ini.

Sebagai negara yang menganut sistem pemilu proporsional, maka proses penghitungan suara berlangsung secara manual. Tahapannya yang berjenjang mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, lanjut ke tingkat KPU kabupaten kota, KPU provinsi, hingga bermuara di KPU dalam memakan waktu hingga 30 hari.

Sistem penghitungan suara seperti ini, lanjut dia, berpotensi pada terjadinya kecurangan pemilu yang sangat besar jika tidak ada pengawasan. Terlebih Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa.

 "Karena setiap jenjang dari TPS sampai ketingkat selanjutnya, semakin besar kecurangan itu," cetus dia.

Berbeda dengan sistem pemilu yang dianut Amerika Serikat, yang menggunakan sistem distrik. Burhan menjelaskan dalam pemilu sistem distrik tidak memerlukan lembaga penghitung cepat hasil pemilu, sebab perolehan suara pemilu langsung dihitung di TPS dan hasilnya dapat langsung diketahui.

"Kalau di Amerika Serikat yang terkenal exit poll bukan quick count, karena mereka tidak ada sistem penghitungan berjenjang. Karena itu sistem distrik kecurangannya lebih kecil," papar dia.

 

(Lhe)

MOST VIEWED
MORE
MOST COMMENTED
MORE

Melihat Pola Berulang Penghancuran KPK

28 Januari 2015 21:59 wib

Pemerintah tersandera oleh cerita-cerita lama, penegak hukum rentan direkayasa karena sengketa dan perkara di masa berbeda. Kasus-kasus lama disimpan untuk digarap lagi ketika saatnya sudah tiba. Ketika KPK dan Polisi berseteru, mungkinkah agenda pemberantasan korupsi terus melaju? Hadir di Mata Najwa yaitu Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Kuasa Hukum Bambang Widjojanto Nursyahbani Katjasungkana, Politikus Nasdem Taufik Basari, Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan Eggi Sudjana, Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua, dan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Sompie, Rabu (28/1/2015).