Harus Pulang, Pengungsi Sinabung Malah Sulit Ikut Pilpres

Rinaldi Tarigan - 03 Juli 2014 10:48 wib
Ilustrasi--MI/Adam Dwi
Ilustrasi--MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Tanah Karo: Sebanyak 3.144 dari 9.866 daftar pemilih tetap (DPT) para pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, terancam sulit menggunakan hak pilih mereka di Pilpres 9 Juli mendatang.

Pasalnya, para pengungsi tersebut harus meninggalkan posko pengungsian setelah mendapat dana penggantian sewa rumah dari BNPB. Para pengungsi pun mengaku bingung karena mereka harus meninggalkan posko pengungsian dua hari sesudah menerima uang penggantian sewa rumah yang telah diberikan.

Padahal, saat pemilu legislatif lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mendirikan dan menetapkan TPS di posko-posko pengungsian yang mereka huni. Namun untuk pilpres mendatang, belum ada kejelasan di mana mereka akan menggunakan hak pilih. "Setelah dapat dana sewa rumah, kami harus kembali ke daerah masing-masing. Sekarang tidak jelas kami harus memilih di mana," ujar pengungsi dari Desa Simacem, Murah Sembiring, Kamis (3/7/2014).

Sebanyak 3.144 DPT pengungsi erupsi Gunung Sinabung tersebut tergolong dalam kategori daerah yang akan direlokasi yaitu Desa Bekerah, Simacem, Suka Meriah, Gamber, Berastepu, dan Kuta Tonggal. Semuanya sudah menerima dana pengganti sewa rumah dan lahan.

Sementara itu, 6.722 DPT merupakan pengungsi yang masih berada di beberapa posko pengungsian di sekitar Kota Kabanjahe.

KPU hingga kini masih melakukan pendataan ulang terhadap DPT pengungsi tersebut. Karerna pembayaran dana sewa rumah tekah dibayarkan kepada para pengungsi, KPU  harus melakukan pendataan ulang terhadap domisili mereka yang baru untuk mempermudah pembagian formulir C6 dan memfasilitasi penggunaan formulir A5 bagi pengungsi yang berdomisili jauh dari TPS yang nantinya  ditentukan.

 

(Pri)

MOST VIEWED
MORE
MOST COMMENTED
MORE

Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani di Mata Kapolri

16 Agustus 2017 22:26 wib

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menilai model kepemimpinan Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani memiliki kesamaan dengan gaya kepemimpinannya yang tegas. Tetapi hal yang paling ia takuti adalah ketika Sri Mulyani mengatakan untuk memotong anggaran Kepolisian.