Jabatan Wamen Hak Presiden

Husen Miftahudin    •    Jumat, 08 Aug 2014 18:19 WIB
isu peniadaan wamen
Jabatan Wamen Hak Presiden
Mendag Muhammad Lutfi -- FOTO: Metrotvnews/Rizky Ferdyansyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan jabatan menteri atau pun wakil menteri merupakan hak presiden yang tidak bisa diganggu gugat.

"Presiden yang baru tentunya harus kita hormati keputusannya untuk mengambil jabatan tersebut atau tidak," tuturnya, saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jalan MI Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2014).

Mantan Kepala BKPM ini juga menyebutkan bahwa jabatan wakil menteri yang dibebankan kepada unsur dari kementerian tersebut juga bisa direalisasikan. Walaupun menurutnya hal tersebut sedikit sulit.

"Bisa kok. Tetepi kalau kita lihat pengalaman Hasan Wirayuda yang sering tugas ke luar negeri dan diwakilkan kepada Dirjennya, memang sedikit sulit. Tetapi tetap bisa kok," pungkasnya.

Sekadar informasi, wacana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menghapus jabatan wakil menteri (wamen) dalam suatu kementerian nampaknya banyak ditentang oleh para wakil menteri dan menteri itu sendiri.

Jabatan wakil menteri merupakan penunjang dalam menyeimbangkan posisi menteri yang notabene berasal dari politisi.


(AHL)