MK Tolak Seluruh Gugatan Pengujian UU Pilpres

Meilikhah    •    Rabu, 21 Jan 2015 16:21 WIB
gugatan ke mk
MK Tolak Seluruh Gugatan Pengujian UU Pilpres
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meninggalkan ruang sidang setelah memimpin jalannya sidang pengujian materil UU. MI/Mohammad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amar putusan menolak secara keseluruhan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Ada dua pasal di UU itu yang dipermasalahkan pemohon, yakni Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7.

Permohoan pengujian undang-undang yang diajukan oleh dua pemohon, yakni Yonas Risakotta dan Baiq Oktavianty teregistrasi dengan nomor perkara 52/PUU-XII/ 2014 dan sudah melalui tiga kali persidangan.

"Amar putusan, mengadili, dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Arief Hidayat dalam persidangan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2015).

Perkara pengujian ini diajukan sejak Juni 2014. Dalam gugatan tersebut, pemohon mendalilkan seseorang yang maju menjadi calon presiden haruslah seorang negarawan, bukan pejabat publik yang masih menduduki jabatannya saat mangajukan diri sebagai calon presiden.

Kedua, pemohon memberi contoh Joko Widodo mencalonkan diri sebagai presiden sebelum masa jabatan sebagai Gubernur DKI habis. Jokowi juga tidak mengundurkan diri dari jabatan itu.

Tindakan ini didalilkan pemohon berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 yaitu hak konstitusional untuk dipilih dan memilih.

Posisi gubernur yang masih dijabat ketika Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden dianggap telah mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan serta tidak berkepastian hukum.

Namun, dalam sidang putusan, sore ini, majelis hakim MK memutuskan menolak secara keseluruhan permohonan pemohon. Majelis hakim mempertimbangkan, dalil permohonan pemohon tidak beralasan secara hukum.


(TRK)