Pemohon Uji Materi UU MK Dianggap tak Memiliki Kedudukan Hukum

   •    Rabu, 11 Jan 2017 13:13 WIB
gugatan ke mk
Pemohon Uji Materi UU MK Dianggap tak Memiliki Kedudukan Hukum
Ruang sidang MK. Foto: MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Pemohon tidak menunjukkan secara nyata kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya ketentuan yang diuji.

"Pemerintah berpendapat pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Ninik Hariwanti di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Pemerintah menilai tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kepentingan para pemohon sebagai seorang advokat dengan pasal-pasal yang diuji. Hal tersebut dikarenakan pasal-pasal yang diuji tidak bertentangan dengan hak-hak advokat yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Bahwa pasal-pasal a quo tidak ada kaitannya sama sekali dengan kedudukan, kewenangan, atau fungsi dan tugas pemohon sebagai advokat," tambah Ninik.

Pemerintah juga berpendapat bila permohonan para pemohon dikabulkan, tidak ada dampak perubahan apa pun terhadap kebijakan pemerintah dan masyarakat. Pada hakikatnya permohonan pemohon adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat.

Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) mengajukan uji materi Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 7 ayat (2) huruf l UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemohon merasa dirugikan dengan banyaknya putusan MK yang bersifat tidak dapat dijalankan.
Menurut pemohon, pelaksanaan putusan MK tidak cukup bila hanya berharap pada asas kesadaran hukum dari seluruh pihak, putusan MK harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. (Antara)


(TRK)