Wiranto Gelar Rapat Bahas Polemik Senjata

Dheri Agriesta    •    Jumat, 06 Oct 2017 10:39 WIB
senjata ilegalsenjata
Wiranto Gelar Rapat Bahas Polemik Senjata
Menko Polhukam Wiranto/MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengadakan rapat membahas masalah penggunaan dan pembelian senjata api. Sejumlah pimpinan instansi dipanggil untuk menghadiri rapat.

"Kita akan menyelesaikan dengan koordinasi bersama para pejabat dan instansi terkait, dari TNI, Polri, BIN, Pindad, BNPT, BNN, dan semua aparat pemerintahan yang menggunakan senjata api," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 6 Oktober 2017.

Wiranto mengatakan, pembahasan rapat terkait regulasi, penggunaan, dan pembelian senjata api. Aturan pembelian dan penggunaan senjata api bakal dibahas sejelas-jelasnya. Ia tak mau lagi ada spekulasi yang menyebabkan kegaduhan.

Pemerintahm terang dia, berjanji fokus pada pembangunan di berbagai sektor strategis. Kegaduhan hanya akan merugikan stabilitas nasional.

Wiranto berjanji menyelesaikan polemik senjata hari ini. "Sebenarnya Senin lalu (rencana rapat), cuma karena ada peringatan HUT TNI sehingga kami tunda sampai selesai, baru sekarang kita membahas masalah ini," jelas Wiranto.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Direktur PT Pindad Abraham Mose menghadiri rapat tersebut.

Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden. Gatot mengklaim memiliki data akurat.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan senjata pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.

Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Polri memang berencana membeli 5.000 pucuk senjata, namun belum terelisasi.


(OJE)