Jokowi: Kita Terbawa Arus Kerja, Tau-tau Udah 3 Tahun

Antara    •    Minggu, 22 Oct 2017 07:00 WIB
kabinet jokowi-jkpresiden jokowi
Jokowi: Kita Terbawa Arus Kerja, Tau-tau Udah 3 Tahun
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla -- MI/ Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah tiga tahun memimpin pemerintahan RI. Setiap tahun Presiden mengangkat tema bekerja mulai dari Ayo Kerja, Kerja Nyata hingga Kerja Bersama.

Dalam wawancara khusus, Jokowi menyatakan tema tersebut membuat ia hampir lupa bahwa masa kepemimpinanannya tinggal dua tahun. "Orang mengatakan cepat banget, sangat cepat, apalagi kita terbawa arus kerja, yang enggak kenal waktu semua, tahu-tahu sudah tiga tahun," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Selama itu pula Presiden mengaku sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk meninjau progres pembangunan proyek infrastruktur. Jokowi menilai sejumlah pembangunan prasarana mulai rampung, bahkan keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya sudah mencapai 60 persen atau dua pertiga dari target.

"Tujuan dari pembangunan itu adalah mengubah pola pembangunan, yang semula cenderung Jawa sentris menjadi Indonesia sentris," imbuhnya.

Ia mencontohkan pembangunan prasarana, yang tersebar banyak di berbagai daerah, misalnya, di Kalimantan 24 kegiatan, di Sulawesi 27, di Maluku dan Papua sekitar 13 pembangunan, baik berupa bendungan, pelabuhan, bandar udara, pembangkit listrik, maupun berbagai proyek lain.

Sejumlah proyek yang sempat tertunda  pun dibereskan kembali dalam tahun ketiga pemerintahannya itu. Beberapa di antaranya adalah jalan tol Palembang-Pemulutan sepanjang 21 kilometer, yang menjadi tol pertama di Sumatera Selatan. Presiden sampai mendatangi pembangunan jalan tersebut hingga 4 kali untuk memastikannya selesai.

Proyek lain adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang direncanakan 29 tahun lalu tapi tidak kunjung rampung karena persoalan pembebasan tanah, tapi akhirnya diresmikan tepat pada peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, 20 Oktober 2017.

"Ya pas saja, karena memang ini sudah selesai 3 bulan lalu, pas waktunya hari ini. Alhamdulillah bisa kita resmikan dan tinggal kerja," kata Presiden Jokowi di Mandalika Jumat 20 Oktober 2017.

Kerja cepat itu juga tidak lepas dari gerakan "revolusi mental", yang disampaikan Jokowi pada masa kampanye pemilihan Presiden 2014.

"Revolusi mental orang senangnya masih seperti dulu jargon-jargon, ndak lah. Kita ini memberi contoh, apa sih yang namanya kerja keras? Yang namanya mengontrol pekerjaan agar berkualitas seperti apa? Kerja yang cepat itu seperti apa? Kerja yang melayani itu seperti apa? Mengantri itu seperti apa? Ini kan mengubah mind set, yang kita perlukan," tambah dia.

Tidak kalah penting adalah bidang kelautan dengan membangun pelabuhan dan bandar udara di pulau terluar, seperti pulau Miangas dan kepulauan Natuna, untuk mendorong hubungan kelautan sebagai negara dengan dua per tiga wilayahnya adalah perairan.

Apalagi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menurut Presiden Jokowi, "baru" menenggelamkan sekitar 315 kapal asing dari tujuh ribu kapal, yang sebelumnya dibiarkan lalu lalang tanpa izin di perairan Indonesia

Meski demikian, ia mengaku masih ada hambatan dalam "kerja cepat" itu, yaitu masalah pembebasan lahan serta terlalu banyak aturan ruwet dan tumpang tindih, sehingga birokrasi tidak bisa bergerak cepat.

Dua Tahun Berikutnya

Lantas apa yang akan dilakukan dalam dua tahun sisa kepemimpinannya? Presiden Jokowi mengatakan bahwa selain pembangunan prasarana, yang membangun stabilitas ekonomi, pembangunan sumber daya manusialah yang menjadi landasan suatu bangsa.

"Menurut saya, kita harus bergerak ke tempat lain, ke pembangunan sumber daya manusia. Babak kedua adalah secara besar-besaran pembangunan SDM, vocasional training, sekolah vokasi politeknik, kemudian universitas fakultasi inovasi. Semua ada fakultas digital ekonomi, fakultas manajemen logistik, fakultas manajemen toko online, arahnya ke depan semuanya," ungkap dia.

Selain mendirikan sekolah, Presiden juga memperhatikan kebutuhan gizi anak-anak, khususnya di daerah. "Coba dilihat, kenapa saya tiap ke daerah selalu membagikan makanan tambahan. Pernah ikut berapa puluh kali? Saya sendiri membagikan makanan tambahan itu. Arahnya ke gizi bagi ibu hamil dan balita," tambah Presiden.

Sumber daya manusia Indonesia juga membutuhkan pelatihan mental anti-korupsi sedari dini, karena tidak semua orang suka dengan kerja pemberantasan korupsi.

"Yang namanya pemberantasan korupsi pasti rakyat senang tapi kan ada juga yang tidak suka dan itu pekerjaan kita bersama, tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini, kerja itu juga. Harus juga kita bangun sejak anak-anak mengenai mental anti-korupsi. Kalau kita tidak memulainya dari sana, di generasi berikutnya tidak akan ada pembaruan apa-apa," kata Presiden tegas.

Untuk mendorong kerja anti-korupsi itu, dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan aturan tertulis dari sisi pencegahan, yaitu agar semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyiapkan "e-budgeting", "e-planning" dan "e-procurement", yang dibuat dengan batas waktu.

Perubahan mental di masyarakat itu, menurut Presiden, juga mulai tampak dari kematangan masyarakat Indonesia berdemokrasi dan berpolitik.

"Riak dalam politik berdemokrasi kalau menurut saya sih biasa saja. Bagaimana terus memberikan pembelajaran kepada kita semua agar masyarakat bisa memilah: ini urusan ekonomi, ya urusan ekonomi. Oh, ini urusan politik, oh ini urusan kebudayaan, ya sudah urusan kebudayaan. Jadi, kita harapkan nanti ada berita politik ya jalan, ekonomi juga jalan terus. Semakin dewasa semakin matang, tidak bercampur aduk," kata Presiden.

Ia menyatakan tidak memusingkan hasil survei mengenai kinerja pemerintah selama 3 tahun. Presiden mengatakan bahwa hasil survei menjadi koreksi untuk melihat bidang yang harus dibenahi dan diperbaiki.

Pada 5 Oktober 2017, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengumumkan hasil surveinya pada 3-10 September 2017 terkait kecenderungan dukungan politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, angka kepuasan warga atas kinerja Jokowi pada September 2017 sebesar 68 persen. Angka itu cenderung menguat dan stabil.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku belum memikirkan soal elektabilitas, yang disuguhkan hasil survai tersebut. "Survei itu untuk koreksi untuk saya, jangan dilihat hanya elektabilitasnya. Kita ini bekerja kok mengurusi elektabilitas," kata Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari hanya fokus bekerja, berkeliling kabupaten dan provinsi untuk memastikan program pemerintah betul-betul dikerjakan.

"Pekerjaan kita setiap hari berganti kabupaten, berganti provinsi, pontang-panting mengurus untuk menyelesaikan hal yang memang harus kita selesaikan, harus kita kontrol, harus kita awasi, harus kita selesaikan," tutupnya.

 


(Des)