MK Mengesahkan Kemenangan Mathius-Giri dalam Pilkada Jayapura

Lis Pratiwi    •    Senin, 23 Oct 2017 20:36 WIB
gugatan ke mkperselisihan pilkada serentak
MK Mengesahkan Kemenangan Mathius-Giri dalam Pilkada Jayapura
Ilustrasi sidang MK - MI/ROMMY PUJIANTO

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan Pilkada Jayapura yang diajukan terhadap Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro. Pasangan petahana ini merupakan pemenang dalam pemilihan Bupati Jayapura 2017.

Tuntunan diajukan oleh kandidat lain, yakni (pasangan nomor urut satu) Yanni dan Zadrak Afasedanya, (pasangan nomor urut tiga) Godlief Ohee dan Fras Gina; serta (pasangan nomor urut lima) Jansen Monim dan Abdul Rahman Sulaiman.

Dalam Putusan yang dibacakan Ketua MK, Arief Hidayat, Majelis Hakim menyatakan hasil Pilkada Kabupaten Jayapura telah sah dan dapat diterima. Putusan ini berlaku untuk pemungutan suara tanggal 5 Februari 2017, serta pemungutan suara ulang (PSU) pada 23 Agustus 2017.

"Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauh membuat permohonan ketiga pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima," kata Arief, di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.

Dengan adanya putusan MK ini, maka kemenangan pasangan Mathius dan Giri pada Pilkada Kabupaten Jayapura telah sah dan memiliki kekuatan hukum. Mathius yang hadir di persidangan pun menyambut baik putusan tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Jayapura yang telah memberikan kepercayaan untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Jayapura," ujar Mathius.

Sementara itu, Taufik Basari, kuasa hukum Mathius dan Giri, menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan menjadi akhir dari seluruh tahapan sengketa hasil pilkada. Ia mengajak semua pihak untuk menerima dan menghormati keputusan dengan baik.

"Mari kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai putusan akhir dari seluruh rangkaian Pilkada Jayapura. Dengan adanya Putusan ini maka kemenangan pasangan Mathius-Giri telah sah menurut hukum," kata dia.

Sebelumnya, Mathius-Giri dituntut tiga pasangan Pilkada Jayapura lain karena kemenangannya dinilai sarat kecurangan. Pelanggaran tersebut antara lain, melakukan pergantian Kepala Dinas Perindakop, dan Direktur Rumah Sakit Yowari di tanggal PSU (pemungutan suara ulang) dilakukan. Hal ini dinilai melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut menyatakan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan menteri.

Dalam tuntutan tersebut, MK diminta membatalkan keputusan KPU terkait hasil perolehan PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, serta mendiskualifikasi pasangan pemenang Mathius-Giri sebagai calon dalam pemilihan suara ulang berikutnya.



 


(DHI)