NEWSTICKER

MK Putuskan UU Ciptaker Inskonstitusinal Bersyarat, Pemerintah-DPR Siap Revisi dalam 2 Tahun

25 November 2021 21:55

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pemerintah menyatakan memenuhi keputusan MK dan akan segera merevisi UU Ciptaker. Pemerintah dan DPR diberi waktu dua tahun untuk menjalankan putusan MK tersebut. 

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) adalah inkonstitusional secara bersyarat. Artinya produk hukum yang bersifat sapu jagad alias omnibus law ini bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan'," jelas Ketua MK Anwar Usman yang membacakan amar putusan sidang uji formil UU Cipta Kerja, yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021).

Di dalam amar putusan dinyatakan bahwa MK memerintahkan kepada pemerintah dan DPR  melakukan revisi terhadap UU Ciptaker lalu mengesahkannya dalam waktu selambatnya dua tahun sejak tanggal putusan diucapkan MK. Selama proses revisi hingga pengesahannya berlangsung, UU Ciptaker yang ada saat ini sah dan berkekuatan hukum.

Selama proses revisi hingga pengesahannya berlangsung, MK melarang pemerintah dan DPR membuat undang-undang dan kebijakan turunan UU Ciptaker, menangguhkan segala kebijakan strategis dan berdampak luas. Pemerintah juga dilarang menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker. 

Bila hingga berakhirnya tenggat waktu dua tahun itu DPR dan pemerintah belum mengesahkan revisi UU Ciptaker, maka UU Ciptaker akan menjadi inkonstitusional secara permanen. "Maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ujar Anwar Usman.