NEWSTICKER

Pakar: Pembuktian Kasus Korupsi Harus Sesuai Pasal 184 KUHAP

30 September 2022 23:55

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pengakuan bukanlah merupakan alat bukti. Pakar Hukum Pidana, Chairul Huda mengatakan sistem peradilan pidana di Indonesia harus sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yang disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa.

"Tentu pengakuan dari satu pihak saja tidak cukup, keyakinan Hakim hanya timbul kalau ada dua alat bukti," ujar Pakar Hukum Pidana, Chairul Huda.

Chairul Huda juga menuturkan kalau KPK sudah menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka, berarti dalam keterangan Hakim Agung tersebut sebelum pemeriksaan sudah ada indikasi bahwa memang membenarkan apa yang ditetapkan KPK.