Mahfud MD: Ada Oknum Tutup Akses Menkeu Atas Data PPATK

Menko Polhukam sekaligus ketua komite pencegahan TPPU Mahfud MD dalam rapat bersama Komisi III DPR mencurigai ada pihak yang menutup akses Menkeu Sri Mulyani terhadap laporan PPATK. Akibatnya, terjadi perbedaan dalam menafsirkan transaksi janggal Rp349 triliun. 

Titik terang pengusutan transaksi janggal Rp349 triliun di lingkup Kemenkeu mulai terkuak. Meski sempat mendapatkan kritikan tajam dari anggota komisi III DPR RI soal perbedaan data dengan Menkeu Sri Mulyani sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, perbedaan itu terjadi lantaran Kemenkeu hanya mengambil data yang merupakan pegawainya saja sehingga jumlahnya hanya Rp3 triliun. 

Identifikasi yang dilakukan PPATK menurut Mahfud bisa menemukan jumlah transaksi janggal dengan menghitung semua orang yang terlibat di dalamnya. Ketua Komite Pencegahan TPPU menduga, adanya pihak yang mungkin menutup akses Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap data dari PPATK. Maka ada ketidaksepahaman antara dua institusi sehingga perkara transaksi mencurigakan Rp349 triliun tampak simpang siur.
 
Atas perbedaan penafsiran data PPATK, Komisi III DPR akan kembali berupaya mempertemukan Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menkeu Sri Mulyani terkait transaksi janggal Rp349 triliun. Wakil ketua komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyatakan undangan rapat segera disampaikan setelah terungkap besarnya perbedaan itu.
 
Sahroni mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut tindak pidana pencucian uang sebesar Rp349 triliun di lingkup Kemenkeu. Politisi Partai NasDem meyakini, pembentukan Pansus akan dapat mempercepat penyelesaian polemik transaksi mencurigakan itu.