Kritik Perppu Cipta Kerja dan Food Estate, AHY: Kebijakan Grusa-grusu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengkritik sejumlah kebijakan dan aturan yang dibuat Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang dikritik, yaitu program lumbung pangan alias food estate hingga Perppu Cipta Kerja.

"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Menurut AHY, Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah untuk kawasan pangan berskala luas, seperti program food estate. Padahal, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan food estate yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja.

AHY menyebut kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan tradisi masyarakat.

"Ini mengacu kepada mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam," ujar AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyoroti soal Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, sejak awal Partai Demokrat menolak UU kontroversial itu. Sebab, Demokrat mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah yang menolak UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut.