NEWSTICKER

Pelantikan Gubernur Abaikan Putusan MK, Pengamat Politik: Ini Preseden Buruk

12 May 2022 20:43

Apa konsekuensi bila proses penunjukkan pejabat kepala daerah mengabaikan perintah Mahkamah Konstitusi? Betulkah ada legitimasi yang terkikis dari pejabat yang akan menjabat tugas selama 2 tahun bahkan lebih?

Mantan Dirjen Otda, Djohermansyah Djohan mengaku tidak kaget ketika Kemendragi tak mengikuti pertimbangan MK. Selain itu, Pengamat Politik, Adi Prayitno juga menyampaikan kejadian ini akan menjadi preseden buruk bila pemerintah mengabaikan pertimbangan MK. 

Menurut Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya, proses seleksi harus lebih transparan untuk menghindari 'orang titipan'. Kreiteria pejabat juga harus diperhatikan dan proses pengawasan terhadap kinerja juga harus dipertimbangkan.  

Atas kejadian ini, Djohermansyah Djoha berpendapat, untuk pemilihan sekitar 266 pejabat selanjutnya, dilakukan seleksi dan diadakannya diklat orientasi kepemimpinan.