NEWSTICKER

Tag Result:

Beda Pilihan Masyarakat soal Pemilu Terbuka atau Tertutup

Beda Pilihan Masyarakat soal Pemilu Terbuka atau Tertutup

Nasional • 1 day ago

Masyarakat masih menunggu sistem Pemilu 2024 yang sebentar lagi diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah terbuka atau tertutup. Pilihan dari kalangan masyarakat juga beragam mengingat kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Salah satu warga, Ichsan Loulembah mengaku tidak bisa memilih satu di antaranya kedua sistem tersebut. Menurutnya, sistem apapun baik asal dikelola dengan benar.

"Kalau tata cara pemilihan calon di dalam partai mekanismenya bagus, sistem tertutup bagus juga. Kalo pengawasan di lapangan di dalam pemilihan umum itu bagus hingga ke TPS, ya terbuka oke," kata Ichsan Loulembah.

Sementara itu. Rafi Assidiq mengaku sudah nyaman dengan sistem proposional terbuka dalam Pemilu. Namun, Rafi mengatakan faktanya kedua sistem tersebut terlihat sama saja.

"Kalau terbuka kan kita bisa liat langsung calonnya siapa, kita kenal, track recordnya bagaimana kalau misalkan dia putra daerah di lingkungan kita jadi kan kita lebih nyaman untuk memilihnya. Tapi kalau tertutup kan kita lebih banyak menyerahkan segala macam keputusan itu kan kepada para elite partai yang kita coblos gitu," kata Rafi Assidiq.

Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan apakah Pemilu 2024 nanti menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Sebetulnya, kedua sistem tersebut pernah diterapkan di Indonesia. 

Sistem proporsional tertutup pernah diterapkan di pemilu era orde lama hingga orde baru, sementara sistem proporsional terbuka diterapkan sejak pemilu 2009.

Melalui sistem proporsional tertutup, pemilih akan disodorkan lembar berisi daftar partai politik untuk dipilih. Dalam lembar tersebut tidak ada nama kandidat, hanya ada logo partai. Nantinya parpol yang mempunyai akumulatif suara terbanyak dapat menentukan siapa kader yang akan duduk di kursi parlemen berdasarkan nama susunan partai. 

Sementara sistem proporsional terbuka mewajibkan partai politik untuk mengirimkan daftar nama kandidat terbaiknya. Daftar ini nantinya akan dimuat dalam lembar suara. Jadi pemilih mengetahui calon legislatif yang dipilih. 

Hasil Pilpres Turki Sementara: Erdogan Menang di 10 Provinsi Terdampak Gempa Dahsyat

Hasil Pilpres Turki Sementara: Erdogan Menang di 10 Provinsi Terdampak Gempa Dahsyat

Internasional • 2 days ago

Meski banyak mendapat ktirik soal penanganan gempa, hasil Pilpres Turki justru menunjukkan Recep Tayyip Erdogan dominan di wilayah korban gempa. Erdogan keluar sebagai pemenang menurut hasil pemilu sementara, di 10 dari 11 provinsi di Turki yang terdampak gempa.
 
Kekuatan Erdogan masih terlihat di wilayah terdapak gempa. Salah satunya di wilayah Diyarbakir yang menjadi salah satu wilayah terdampak gempa dahsyat Februari lalu. 

Padahal, awalnya gempa itu dinilai akan merusak dukungan bagi Erdogan karena penanganan gempa Erdogan banyak dikritik pihak oposisi.
 
Secara keseluruhan, hasil sementara Pemilu Turki menunjukkan, calon presiden aliansi rakyat (petahana) Erdogan memiliki 50,01% suara, sementara kandidat aliansi bangsa Kilicdaroglu menerima 44,21%  suara.

Pemilu Curang Jangan Berulang

Pemilu Curang Jangan Berulang

Nasional • 5 days ago

Pemilihan umum di Indonesia tak pernah lepas dari kecurangan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sendiri yang mengakui bila pesta demokrasi lima tahunan di Republik ini selalu diwarnai kecurangan, termasuk dalam lima kali penyelenggaraan pemilu terakhir.

Karena yang mengatakan itu seorang menteri yang mengkoordinasi bidang politik dan hukum, tentu kita bisa berasumsi bahwa pernyataan tersebut benar. Bukan omong kosong atau sekadar tuduhan tanpa dasar. Pernyataan itu juga mengonfirmasi kecurangan dalam pemilu bukanlah halusinasi. Dalam lima pemilu terakhir di era reformasi, kata Mahfud, kecurangan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dan parpol peserta pemilu. 

Pernyataan Mahfud itu sesungguhnya merupakan refleksi untuk segenap elemen bangsa ini agar mewaspadai adanya potensi kecurangan yang sama pada pemilu-pemilu yang akan datang, terutama Pemilu 2024 yang sembilan bulan lagi bakal diselenggarakan. Namun kiranya pak menteri kurang adil dengan tidak menyebut pemerintah atau negara sebagai salah satu pihak pelaku kecurangan.

Padahal publik tahu bahwa negara dengan seluruh cabang dan kekuatan yang dimiliki justru menjadi pihak yang paling berpotensi melakukan kecurangan. Bukan sekadar kecurangan yang remeh temeh dan tiada berpola, melainkan kecurangan yang bersifat masif, sistematis, bahkan terstruktur. Bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa intervensi atau penyalahgunaan kewenangan.

Sebagai contoh saja, kasus suap yang melibatkan anggota KPU demi meloloskan politikus yang menjadi calon legislatif agar ditetapkan menjadi anggota DPR, beberapa waktu lalu, kalau mau jujur semestinya juga digolongkan sebagai kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu yang notabene ialah bagian atau cabang dari pemerintah. 

Dalam perspektif lain, pernyataan Mahfud ikhwal kecurangan pemilu yang selalu terjadi, kiranya juga dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa eksekutif dan legislatif yang saat ini sedang duduk nyaman di kursi mereka boleh jadi adalah produk dari pemilu yang curang. Bukankah logika berpikirnya seperti itu, pak menteri? 

Kalau iya, berarti publik semakin setuju bahwa kecurangan dalam pemilu, sekecil apa pun harus dicegah, ditutup celah-celahnya agar tidak terus berulang. Kita tidak ingin negara ini dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang merupakan produk dari proses pemilu yang dipenuhi kecurangan.

Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu cermin dari kedaulatan rakyat melalui jalan demokrasi. Kecurangan dalam bentuk apa pun, lewat cara apa pun, dan dilakukan oleh siapa pun sesungguhnya merupakan bentuk kejahatan yang akan menodai demokrasi sekaligus mengebiri kedaulatan rakyat.

Karena itu, pernyataan Mahfud sebagai wakil pemerintah hendaknya tidak berhenti sebatas sebagai pengakuan, tapi juga mesti ditimpali dengan langkah serius yang konkret untuk meniadakan kecurangan pemilu.

Tidak ada gunanya pengakuan itu, tiada manfaat narasi wanti-wanti tentang besarnya potensi kecurangan yang bakal terjadi, kalau pada akhirnya negara ini tak mampu menyetop praktik-praktik curang nan culas pada pemilu-pemilu di masa yang akan datang.

Kominfo Ajak Masyarakat Cegah Disinformasi Jelang Pemilu

Kominfo Ajak Masyarakat Cegah Disinformasi Jelang Pemilu

Nasional • 6 days ago

Pencegahan disinformasi membutuhkan seluruh elemen bangsa yang terlibat

Jokowi: MK Diharapkan Bersiap Jadi Wasit Pemilu

Jokowi: MK Diharapkan Bersiap Jadi Wasit Pemilu

Nasional • 6 days ago

Kualitas putusan MK diyakini memperlihatkan kecepatan penerbitan putusan

Jokowi Sarankan Menteri yang Nyaleg Ambil Cuti

Jokowi Sarankan Menteri yang Nyaleg Ambil Cuti

Nasional • 14 days ago

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tercatat mendatarkan diri sebagai caleg dalam Pemilu 2024. Presiden Jokowi menyarankan para menteri yang ikut nyaleg untuk cuti agar kinerjanya tidak terganggu.

Tercatat ada sejumlah nama menteri yang mendaftar sebagai caleg, seperti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menkum HAM Yasonna Laoly serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Saat disinggung soal menteri menjadi capres, Presiden Joko Widodo langsung menyenggol Menhan Prabowo Subianto, salah satu kandidat capres kuat yang diusung Partai Gerindra dan PKB.

Presiden Jokowi mengingatkan kinerja para menteri tidak boleh terganggu dengan aktivitas kampanye, sehingga mereka disarankan untuk mengajukan cuti.

Eko Patrio Protes Pernyataan Wakil Ketua MK soal Sistem Pemilu

Eko Patrio Protes Pernyataan Wakil Ketua MK soal Sistem Pemilu

Nasional • 14 days ago

Wakil Ketua MK Saldi Isra menyebut pemilu dengan sistem proporsional terbuka merugikan kader partai. Pernyataan itu membuat Eko Patrio selaku anggota DPR Fraksi PAN naik pitam dan melontarkan protes keras.

"Rakyat sudah pintar, siapa yang terjun ke masyarakat, siapa yang berhak dipilih," ucap Eko Patrio.

Saldi Isra mengatakan sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan lebih banyak merugikan kader partai. Hal itu disampaikannya saat sidang uji materi perkara sistem pemilu di MK, Senin (15/5/2023).  

Eko Patrio lantas memprotes pernyataan Wakil MK tersebut. Eko menyebut, dalam sistem proporsional terbuka, rakyat bisa menilai dan memilih siapa wakil rakyat yang akan dipilihnya.

KPU Memasuki Tahapan Verifikasi Persyaratan Bacaleg

KPU Memasuki Tahapan Verifikasi Persyaratan Bacaleg

Nasional • 15 days ago

KPU memasuki tahapan verifikasi dokumen bacaleg, usai pendaftaran bacaleg ditutup pada Minggu (14/5/2023).

Tahap verifikasi dokumen persyaratan bacaleg dilakukan mulai 15 Mei hingga 23 Juni. Sejumlah aspek menjadi perhatian KPU dalam tahapan ini, diantaranya; kecocokan, serta keabsahan data yang telah diserahkan ke KPU.

KPU akan memberi kesempatan bagi parpol untuk memperbaiki data yang berlangsung pada 29 Juni hingga 9 Juli 2023, bila ditemukan adanya dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

KPU juga akan merilis daftar calon sementara peserta Pemilu 2024 pada 18-23 Agustus mendatang.

Pertemuan Presiden Jokowi dan 6 Ketum Partai Dinilai Tidak Etis

Pertemuan Presiden Jokowi dan 6 Ketum Partai Dinilai Tidak Etis

Nasional • 15 days ago

Analis Politik, Ray Rangkuti menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik di Istana tidak etis. Menurutnya, netralitas tidak harus didekati aspek hukum pidana. 

"Netralitas berkaitan dengan etik dengan berdemokrasi," kata Ray dalam program Kontroversi, Metro TV, Kamis (11/5/2023).

Ray menuturkan ukuran etik untuk kepentingan publik. Jika kepentingan publik terganggu akibat tindakan pejabat publik yang tidak etis

"Etika itu tindakan yang rasional yang bertujuan bagi seluas-luasnya," ujar Ray. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023). Dalam pertemuan itu, hanya Partai NasDem yang tidak diundang oleh Presiden Jokowi. 

Tak Puas dengan Hasil Pemilu, PM Thailand Tinggalkan Kantor Partai

Tak Puas dengan Hasil Pemilu, PM Thailand Tinggalkan Kantor Partai

Internasional • 15 days ago

Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-o-Cha meninggalkan kantor partainya setelah hasil awal pemilu menunjukkan hasil yang kurang memuaskan baginya. 

Nampak PM Thailand meninggalkan kantor partai dan tidak memberikan banyak komentar kepada para awak media. Hal ini terjadi usai PM Thailand melihat perolehan suara Partai Pesatuan Bangsa Thailand yang tertinggal jauh di belakang dua partai oposisi, yakni Pheu Thai dan Move Forward. 

Hasil sementara, Partai Theu Thai memimpin dengan 23 persen perolehan dai 400 kuris yang diperebutkan dalam pemilihan legislatif. Partai Move Forward di urutan kedua dengan 21 persen kursi daerah pemilihan dan 24 persen untuk daftar partai. 

Kandidat PM dari Partai Pheu Thai Thailand, Paetongtarn Shinawarta dan Srettha Thavisin menyatakan masih menunggu hasil akhir dari perhitungan suara. Saat ini, Partai Pheu Thai memimpin persaingan perolehan kursi DPR. 

Pencapaian ini disebut dapat menjadi peluang bagi Thailand untuk melakukan perubahan, setelah PM Thailand Prayuth Chan-o-Cha berkuasa selama sembilan tahun. 

Mahfud MD Dorong Anggota ICMI Ikut Pilpres 2024

Mahfud MD Dorong Anggota ICMI Ikut Pilpres 2024

Nasional • 17 days ago

Mahfud MD mendorong Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkompetisi di Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya saat ICMI menggelar acara halalbihalal di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

Mahfud secara simbolik mengatakan berjuang menjadi pemimpin boleh siapa saja dan dari latar belakang apa saja. Ia menganalogikan sikap Nabi Yakub yang mempersilakan anak-anaknya masuk Istana dari pintu mana saja.

"Silakan, boleh masuk dari pintu mana saja," ucap Menkopulhukam sekaligus Ketua Dewan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Mahfud MD.

Hal itu diartikan, setiap orang, baik dari parpol atau bukan silakan berjuang di pemilu 2024. Mahfud hanya menekankan satu alasan, yakni bisa menyalurkan aspirasi masyarakat saat terpilih sebagai anggota dewan.

Diketahui, dalam halalbihalal itu tampak sejumlah tokoh ternama yang hadir. Mahfud MD terlihat duduk satu meja bersama Wiranto dan Jufuf Kalla.  

PAN Kota Depok Targetkan 7 Kursi di Pileg 2024

PAN Kota Depok Targetkan 7 Kursi di Pileg 2024

Nasional • 18 days ago

DPD Partai Amanat Nasional Kota Depok mendaftarkan 50 orang bakal calon legislatif di KPU Depok, Jumat (2/5/2023). 

Di hadapan awak media, Ketua DPD PAN Kota Depok, Igun Sumarno mengatakan pihaknya menargetkan mendapat tiga tambahan kursi di DPRD Kota Depok. Dengan begitu, PAN Kota Depok untuk 2024 akan menargetkan 7 kursi di DPRD.

"DPD PAN Kota Depok untuk 2024 itu target itu sisa yang kami cari itu hanya tiga kursi, karena kami sudah punya 4 kursi. Jadi menjadi 7 kursi," ujar Igun Sumarno.

Tidak hanya itu, PAN Kota Depok juga mempersiapkan caleg cadangan selain 50 caleg yang telah didaftarkan. 

Indikator Politik: Anies Tak Mudah Dapat Dukungan Solid di Jakarta Meskipun Mantan Gubernur

Indikator Politik: Anies Tak Mudah Dapat Dukungan Solid di Jakarta Meskipun Mantan Gubernur

Nasional • 18 days ago

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi mengatakan meskipun Anies mantan Gubernur DKI Jakarta, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan dukungan solid atau mayoritas di Jakarta.

Burhanudin mengatakan bahwa dari sisi rekam jejak elektoral, tidak ada capres yang bisa menang telak di Jakarta. 

Provins DKI Jakarta sangat krusial dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan populasi pemilih di Jakarta berkisar 4,1 persen dari total populasi nasional. 

Sebagai pusat Ibu Kota sekaligus pusat media dan populasi pemilih di Jakarta lima kali lipat lebih terdidik dibanding populasi nasional. Dari sisi ekonomi, warga Jakarta tujuh kali lipat lebih sejahtera. 

Maka, pilihan warga Jakarta memiliki nilai simbolik yang penting buat siapapun capres. Burhanudin mengatakan penting baginya untuk melihat referensi warga Jakarta. 

Hanta Yuda: Prabowo Butuh Cawapres yang Bisa Memenangkan Pemilu

Hanta Yuda: Prabowo Butuh Cawapres yang Bisa Memenangkan Pemilu

Nasional • 18 days ago

Setelah Prabowo Subianto menyatakan kembali maju sebagai bakal calon Presiden di Pemilu 2024, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) langsung berebut menyodorkan masing-masing nama ketua untuk menjadi pendamping Prabowo.

Menurut Hanta Yuda, kedua partai tersebut belum tentu dipilih oleh Prabowo, karena cawapres yang dibutuhkan Prabowo bukan sekedar melengkapi tiket, tapi sosok yang bisa melengkapinya memenangkan pemilu. 

"Dua kali pemilu Prabowo kalah, maka saat ini cawapres yang dibutuhkan Prabowo bukan sekedar melengkapi tiket tapi yang bisa melengkapinya memenangkan pertarungan," ucap Politracking Indonesia Hanta Yuda.

Hanta Yuda mengatakan, kedua partai tersebut memiliki logika politik. Partai Golkar merasa sebagai partai yang lebih besar dari PKB, namun berbeda koalisi. Sementara itu PKB dianggap lebih berhak. 

"Partai Golkar akan mengatakan dua hal yakni, karena Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) adalah capres Prabowo Subianto dan Golkar dianggap dari KIB maka capresnya dari KIB juga. Kedua, Golkar akan merasa sebagai partai yang lebih besar dari PKB," Politracking Indonesia Hanta Yuda. 

Partai Gerindra tidak mau banyak berkomentar ketika ditanya wartawan soal manuver Partai Golkar dan PKB, yang saling berebut menjadi nomor dua di koalisi. 

Namun, manuver yang dilakukan PKB dengan menyodorkan nama Cak Imin sebagai pendamping Prabowo dimentahkan Partai Golkar.

PAN Daftarkan 580 Bacaleg ke KPU

PAN Daftarkan 580 Bacaleg ke KPU

Nasional • 18 days ago

Partai Amanat Nasional (PAN) mendaftarkan 580 bakal calon legislatif untuk DPR RI Pemilu 2024 di KPU, Jumat (12/5/2023).

Ratusan bacaleg itu didaftarkan PAN dari 85 dapil, sedangkan 2.372 bacaleg untuk DPRD provinsi didaftarkan dari 301 dapil. 

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut latar belakang bacaleg yang didaftarkan berasal dari birokrat, purnawirawan TNI dan Polri, kalangan artis seperti Eko Patrio dan Pasha 'Ungu', pengusaha, pengacara, bahkan alim ulama serta ormas Islam. 

Zulhas juga menegaskan bahwa PAN sudah memenuhi 30% persyaratan minimal keterwakilan perempuan dalam kontestasi bacaleg Pemilu 2024. 

Hingga hari ke-12 ini, sudah ada tujuh partai politik yang mendaftarkan bacaleg ke KPU, yakni PKS, Partai Hanura, PDIP, Partai NasDem, Partai Umat, Partai Garuda dan PAN. 

Sementara itu, PPP juga diagendakan akan mendaftarkan bacaleg hari ini. 

Jokowi Cawe-Cawe, Politikus Golkar: Itu Proses Dinamika Politik

Jokowi Cawe-Cawe, Politikus Golkar: Itu Proses Dinamika Politik

Nasional • 18 days ago

Kegaduhan politik di Indonesia masih berlanjut dengan gencarnya manuver atau cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap rencana dan wacana capres-cawapres pada kontestasi Pilpres 2024.

Politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa hal tersebut adalah sebuah proses dinamika politik yang tidak perlu terlalu ditanggapi. 

Ia juga menyebut Golkar menilai pertemuan Jokowi dengan enam ketua parpol merupakan silaturahmi politik dan komunikasi politik yang wajib dilakukan. 

Komisioner KPU Gresik Elvita Yuliati Jadi Bacaleg PDIP

Komisioner KPU Gresik Elvita Yuliati Jadi Bacaleg PDIP

Nasional • 18 days ago

Polemik Komisioner KPU Gresik Elvita Yuliati yang terdaftar di bakal calon legislatif (bacaleg) PDIP akhirnya terjawab dengan pengunduran diri Elvita sebagai Komisioner KPU Gresik. 

Pada saat pendaftaran bacaleg PDIP, Elvita ikut hadir di Kantor KPU Gresik dengan seragam PDIP. Ia mengaku telah mengajukan pengunduran diri sejak awal Mei dan KPU Gresik sudah menerima surat keputusan pemberhentian Elvita dari KPU RI pada 9 Mei 2023. 

Sebelumnya, santer kabar Elvita Yuliati Komisioner KPU Gresik masuk dalam daftar bacaleg PDI Perjuangan, namun Elvita membantah dirinya mendaftarkan diri sebagai bacaleg. Menurutnya, ia didaftarkan oleh pengurus DPC gresik melalui jalur khusus.

Elvita merupakan Komisioner KPU Gresik yang terpilih selama dua periode. Mengenai hilangnya satu komisioner KPU Gresik, pihak KPU Gresik telah melapor ke KPU RI dan masih menunggu pergantian antar waktu yang dilakukan oleh KPU Pusat. 

Surya Paloh: Kita Mendoakan yang Terbaik bagi Semua

Surya Paloh: Kita Mendoakan yang Terbaik bagi Semua

Nasional • 18 days ago

Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak elite politik mengedepankan harmoni saat berkompetisi pada Pemilu 2024. Menghindari benturan-benturan demi menjaga stabilitas nasional.

"(Kalau bisa terwujud) Itu bagus, bagus, dan bagus sekali," kata Surya Paloh di Jakarta, baru-baru ini.

Surya Paloh mendoakan yang terbaik untuk semua. Dia berharap pemilu adalah kegembiraan. "Saya berharap ini dimaknai juga dengan tekad dan semangat untuk merealisasikan. Bukan hanya lip service".

Menurut Surya Paloh, pendidikan politik menjadi sangat penting untuk mewujudkan kegembiraan dalam berpolitik. Berbeda, namun tidak sampai memecah belah persatuan. Pendidikan politik yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik pula.

"Kalau nggak sayang. Bujet dan energi banyak dihabiskan, sementara kita tidak dapat apa-apa. Sayang, sayang sekali itu," terang Surya Paloh.

Surya Paloh pun mengingatkan bakal calon anggota legislatif dari Partai NasDem yang akan berlaga pada pemilu 2024 mengedepankan politik santun. Mengedepankan harmoni. Tidak memakai cara-cara kotor untuk mencapai kemenangan. 

"Jangan gunakan cara kotor untuk menang," tegas Surya Paloh.

Keterwakilan Perempuan di KPU Masih Minim

Keterwakilan Perempuan di KPU Masih Minim

Nasional • 18 days ago

Sebanyak 37 perempuan atau 18,32 persen bakal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU RI

Politikus NasDem: Pergantian Kepemimpinan Adalah Urusan Parpol Bukan Presiden

Politikus NasDem: Pergantian Kepemimpinan Adalah Urusan Parpol Bukan Presiden

Nasional • 18 days ago

Pertemuan enam ketum parpol dengan Presiden Jokowi di Istana serta tidak mengundang Partai NasDem menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah membahas tentang kebangsaan atau koalisi untuk menentukan bacapres dan bacawapres di Pilpres 2024? 

Namun, Politikus Partai NasDem, Bestari Barus mengatakan bahwa kontestasi di 2024 merupakan pergantian kepemimpinan. NasDem meyakini bahwa pergantian kepemimpinan adalah urusan politik bukan Presiden. 

"Nasdem meyakini sepenuhnya urusan tentang pergantian kepemimpinan pada pemilu yang akan datang adalah urusan partai politik," ujar Bestari Barus dalam Kontroversi Metro TV, Kamis (11/5/2023). 

Menanggapi hal ini, Politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pertemuan Jokowi dengan enam ketum parpol merupakan hal yang biasa di dinamika politik. Ia menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan simbiosis mutualisme yang dibutuhkan masing-masing kelompok politik. 

"Jangan dilihat dari cawe-cawenya. Namun, ini merupakan simbiosis mutualisme yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok politik. Dalam hal ini, Golkar membutuhkan proses komunikasi politik yang intens dengan Presiden karena suka atau tidak suka Pak Jokowi adalah kepala negara," ujar Maman Abdurrahman dalam Kontroversi Metro TV, Kamis (11/5/2023). 

Eks Komisioner KPU: MK Tidak Boleh Ubah Sistem Pemilu saat Injury Time

Eks Komisioner KPU: MK Tidak Boleh Ubah Sistem Pemilu saat Injury Time

Nasional • 18 days ago

Sistem pemilu berpeluang diubah menjadi tertutup saat "injury time" mendekati pemilu 2024. Mantan Komisioner KPU, I Gusti Putu Artha, menyebut MK tidak bisa memutus sistem pemilu secara tiba-tiba.

"Kalau pendapat Ketua MK seperti itu (bisa mengubah saat mendekati pemilu), salah besar," ucap  I Gusti Putu Arta, dalam program Metro Pagi Primetime, Jumat (12/5/2023).

Gusti Putu Artha tidak menampik bahwa MK sempat mengubah sistem proporsioanal terutup menjadi terbuka pada 2009. Namun, Ia menegaskan saat itu undang-undangnya jelas menetapkan proporsioanal terbuka. Sehingga MK hanya menyesuaikan UU yang ada.

"Undang-undangnya sudah sistem terbuka, bukan tertutup," tegasnya.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat sempat melontarkan perkataan bahwa MK bisa dengan mudah mengubah sistem pemilu saat mendekati pemilu. Arief juga membandingkan kejadian yang sama pada pemilu sebelumnya.

Menanggapi pernyataan itu Gusti Putu Arta mengatakan hakim Arief Hidayat keliru dalam memaknai sistem pemilu sebelumnya. Bahkan Ia menyebut jika terjadi perubahan pada "injury time" akan ada keterhambatan sejumlah tahapan.

"Pemilu bisa mundur kalau tiba-tiba sistemya berubah," tutupnya.