Presiden Jokowi Ingin Setiap Bulan Ada Groundbreaking Pembangunan di IKN

Tinjau Progres Jalan Penopang IKN, Presiden Targetkan Akhir 2023 Rampung

Bedah Editorial MI - Darurat Korupsi Infrastruktur

Infrastruktur menjadi sasaran empuk para koruptor sejak era Orde Baru hingga kini. Bahkan, korupsi di proyek prasarana semakin marak. Hal itu seiring dengan pengalokasian anggaran infrastruktur yang cenderung terus meningkat di era Presiden Joko Widodo hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun 2024 pada 16 Agustus 2023 lalu, Jokowi menyebut anggaran infrastruktur tahun depan akan dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun.

Sepanjang 2014-2022, Jokowi sudah menghabiskan anggaran infrastruktur sebanyak Rp2.778,2 triliun. Ditambah dengan tahun ini yang dialokasikan Rp392 triliun, besaran belanja anggaran prasarana hingga akhir 2023 akan tembus Rp3.000 triliun.

Nilai itu melonjak lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005-2013 yang hanya Rp824,8 trilun.

Seperti peribahasa 'ada gula, ada semut', dengan gelontoran dana jorjoran, proyek infrastruktur begitu menggiurkan bagi para pemburu rente. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, selama 2015-2018 saja, kasus korupsi infrastruktur naik 50%. Banyak di antaranya di bidang transportasi, seperti jalan, jembatan, dan jalur kereta api (KA).

Pada April lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel KA di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Kasus itu diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022. KPK menemukan indikasi pemufakatan jahat dengan penerimaan suap sebesar 5%-10?ri nilai proyek.

Yang terbaru, korupsi dipergoki Kejaksaan Agung pada proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated II atau Tol Mohammed bin Zayed (MBZ). Proyek tol yang dikerjakan pada 2017-2020 tersebut menelan anggaran Rp13,5 triliun.

ICW meyakini jumlah kasus korupsi infrastruktur yang terjadi di lapangan lebih banyak ketimbang yang ditangani penegak hukum. KPK pun mengakui korupsi sudah sistemik di sektor infrastruktur.

Menurut lembaga antirasuah itu, dari nilai kontrak 100%, nilai riil infrastruktur umumnya hanya tersisa 50% yang digunakan untuk pembangunan. Selebihnya menjadi bancakan para koruptor.

Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan ambisi Presiden Jokowi untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur. Malah, keberhasilan Jokowi mengeksekusi sejumlah megaproyek yang sempat mangkrak di era SBY patut kita apresiasi.

Namun, Jokowi luput memperhitungkan lemahnya kapasitas SDM. Transparency International Indonesia (TII) menyoroti penerapan sistem digital yang belum efektif karena masalah integritas SDM dan buruknya kualitas penegakan hukum.

Karena persoalan itu pula, TII mengingatkan tingginya risiko korupsi proyek-proyek infrastruktur dengan anggaran jumbo, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dampak korupsi infrastruktur bukan hanya pada kualitas proyek, tetapi juga pada beban utang yang harus ditanggung rakyat. Pada periode 2020-2024, kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur hanya sekitar 30%.

Sisanya yang mencapai nominal Rp1.400-an triliun harus dibiayai dari sumber lain, termasuk utang. Anggaran negara bisa jebol oleh proyek-proyek yang boros biaya karena dananya banyak mengalir ke kantong pribadi.

Saat ini, korupsi infrastruktur sudah masuk kondisi darurat. Pemerintah sebaiknya lebih berhati-hati mengeksekusi proyek infrastruktur.

Setiap proyek harus direncanakan secara matang dengan pengawalan akuntabilitas secara ketat dan transparan agar tidak menjadi relik sebagai simbol ketamakan para koruptor.

Darurat Korupsi Infrastruktur

Bank Mandiri Salurkan Kredit Infrastruktur Rp267,92 Triliun

BP Batam Komitmen Sediakan Hunian bagi Warga Rempang Galang

Rencana pembangunan pabrik kaca terbesar di dunia yang akan dibangun di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pada khususnya dan masyarakat Kota Batam pada umumnya. 

Untuk itu, pemerintah melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) akan membangun kawasan terpadu lengkap dengan fasilitas baru bagi warga yang terkena dampak relokasi akibat dari pembangunan kawasan industri yang memiliki berkonsep eco city tersebut.

Lokasinya berada di kawasan Dapur 3, Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, dan berada di tepi laut, tidak jauh dari lokasi warga sebelumnya. Saat ini proses pematangan lahan sudah dilakukan dengan menggunakan beberapa alat berat yang didatangkan ke lokasi.

Untuk luas lahan yang disiapkan oleh pemerintah mencapai 17 ribu hektare lebih yang akan digunakan untuk pembangunan rumah warga, perkebunan, sekolah, dermaga, jalan, tempat ibadah serta berbagai fasilitas lainnya. Diharapkan dengan adanya pembangunan kawasan baru ini akan bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari sehingga taraf hidup masyarakat akan lebih meningkat.

Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh pejabat mulai dari Kepala BP Batam, Gubernur, Kapolda, Danrem, Lembaga Adat Melayu (LAM), serta beberapa pejabat lainnya, sepakat untuk melaksanakan pembanguan kawasan Rempang ini dengan memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat terdampak dengan membuat kawasan permukiman baru yang bernuansa melayu.

"Diberikan ganti lahan per rumah itu kira-kira maksimum 500 m2 berikut dengan sertifikat," ujar Kepala Badan BP Batam Muhammad Rudi. 

Jika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara dengan nilai Rp1,2 juta perbulan. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama di hunian sementara juga akan ditanggung sebesar Rp1 juta per jiwa setiap bulannya. 

Hunian baru yang disiapkan itu berupa rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2. Hunian itu berada di Dapur 3 Kelurahan Sijantung yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.

Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju. Sebab akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga, dan sosial. Serta fasilitas ibadah, dermaga, sampai Tempat Pemakaman Umum. 

Proyek Strategis Garapan Pertamina Diklaim untuk Jaga Ketahanan Energi Nasional

PSN Dorong Pemerataan Ekonomi dan Daya Saing RI

Pemerintah Kasih Kode Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Digarap Tiongkok

ASEAN Plus Three Pererat Kerja Sama Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Bandara Andalan Datuk Patimang di Luwu Timur Diresmikan

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan Bandar Udara Andalan Datuk Patimang di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bandara tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilisasi masyarakat Luwu Timur hingga Luwu Raya saat akan bepergian ke sejumlah wilayah. 

Secara simbolis, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan perubahan nama Bandara Sorowako di Kabupaten Luwu Timur menjadi Bandar Udara Andalan Datuk Patimang, Kamis 31 Agustus 2023.

Bandara Sorowako yang berlokasi di Desa Sorowako, Kecamatan Duha, Kabupaten Luwu Timur telah menjadi aset milik Pemprov Sulsel sejak 2022 lalu. Sebelumnya, Bandara Sorowako merupakan bandara yang dikuasai oleh perusahaan tambang asing selama kurang lebih 40 tahun. 

Proses pengambilalihan kepemilikan bandara tersebut merupakan hasil kerja sama Pemprov Sulawesi Selatan dibantu komando Gubernur Andi Sudirman. Bahkan proses itu hanya dalam kurun waktu setahun. 

Untuk tahapan prosesnya dimulai pada 30 April 2021, kemudian tanda tangan MoU penyerahan hibah Bandara Sorowako antara Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia TBK. Selanjutnya, proses serah terima pada 12 Mei 2022 dengan penandatangganan akta pelepasan Bandara Sorowako. 

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berharap, Bandara Andalan Datuk Patimang dapat dimanfaatkan menjadi aset Pemprov untuk pelayanan publik, khususnya untuk Luwu Timur dan seluruh wilayah di Luwu Raya. 

"Bandara ini dapat menjadi fasilitas umum bagi masyarakat dan kemudian kita dapat menyediakan fasilitas penerbangan untuk membantu masyarakat kita dapat mobilisasi dari Luwu Timur ke wilayah lainnya," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Adapun tiga objek yang telah dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah saat ini yakni lahan seluas 25,4 hektare, barang bergerak berupa aset yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana yang mendukung pengoperasian bandara, serta pengelolaan jasa kebandarudaraan atas Bandar Udara Andalan Datuk Patimang di Luwu Timur.

Masyarakat Sorowako dan sekitarnya pun merasa bangga sert mengapresiasi Pemprov Sulsel atas pengambil alihan pengoperasian Bandara Sorowako.

Tak hanya itu, kehadiran bandara ini juga membuat masyarakat memiliki sistem transportasi mudah untuk mencapai wilayah di Sulsel ke mana saja ketika mereka ingin berpergian.

Gubernur Sultra Ali Mazi Resmikan Jalan Tol Nonbayar Kendari-Toronipa

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meresmikan jalan Tol Kendari-Toronipa, Sabtu pagi 2 September 2023. Jalan tol ini menjadi satu-satunya jalan tol tidak berbayar.

Di akhir masa jabatannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mendirikan jalan tol sepanjang 14,3 kilometer. Jalan ini berfungsi untuk meningkatkan konektivitas pariwisata Sultra.

Ali Mazi mengungkapkan, jalan tol ini digratiskan agar setiap masyarakat dapat menggunakan akses jalan. Nantinya, jalan ini akan menghubungkan masyarakat dengan destinasi wisata di luar pulau.

"Kalau kita pungut bayar, mereka tidak akan mampu. Sehingga kita coba dengan tanpa bayar, ekonomi baru akan muncul," ujar Gubernur Sultra Ali Mazi. 

Selain itu, Ali Mazi berharap berdirinya jalan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada 2022, tercatat kenaikan wisatawan lokal sebanyak 50% atau 105 ribu wisatawan. Dari meningkatnya angka ini, terlihat sejumlah dampak positif dengan berdirinya usaha dari warga setempat.

Pertamina Buka Kerja Sama Kembangkan Infrastruktur Hijau

Tol Simpang Indralaya-Prabumulih Mulai Beroperasi Tanpa Tarif

Jalan tol simpang Indralaya-Prabumulih, Sumatra Selatan (Sumsel) mulai dioperasikan 30 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB.

APBN Pegang Peran Besar untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur

PGN Pastikan Penyaluran Gas ke Sumatra hingga Ekspor Singapura Aman

Cara Sri Mulyani Atasi Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah tantangan sekaligus solusi dalam mengatasi isu kesenjangan pembangunan infrastruktur.

Bedah Editorial MI: Proyek Infrastruktur Harus Terukur

Di tahun terakhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo ternyata tetap percaya diri dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di negara ini. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bakal menggelontorkan dana infrastruktur Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Angka tersebut naik 5,8?ri anggaran infrastruktur tahun sebelumnya sebesar Rp399,6 triliun. Bahkan anggaran infrastruktur 2024 ini tercatat jadi yang terbesar selama Jokowi berkuasa sejak 2014.

Berdasarkan Nota Keuangan 2024, pemerintah berencana menghabiskan dana Rp213,7 triliun dari anggaran infrastruktur untuk belanja kementerian/lembaga (K/L). 

Beberapa program yang bakal mendapatkan kucuran dana tersebut antara lain pembagunan jalan daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), renovasi stadion, serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga berencana mengalokasikan dana infrastruktur sebesar Rp93,9 triliun yang salah satunya diarahkan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/lembaga di sektor infrastruktur.

Banyak kalangan termasuk para anggota DPR menilai kebijakan Jokowi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur sangat membantu masyarakat. Bagi yang setuju dengan pendapat ini menyebut pembangunan infrastruktur dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun di sisi lain, publik juga mengetahui sebagian dari infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi itu ternyata tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal bahkan cenderung terbengkalai. Hal ini akibat kurangnya perencanaan yang matang dan terkesan grasa-grusu.
Konsekuensinya, uang rakyat yang digunakan untuk proyek infrastruktur tersebut menjadi sia-sia. Padahal kondisi keuangan negara sejak beberapa tahun belakangan sedang tidak baik-baik saja.

Sebut saja sejumlah prasarana publik yang dibangun pada pemerintahan Jokowi seperti Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, dan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya yang tidak optimal. Atau proyek Light Rail Transit atau LRT di Palembang yang pemanfaatannya tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. 

Pemerintah boleh saja berdalih pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan demi memacu pertumbuhan ekonomi. Namun harus diingat pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan yang matang dan cermat dapat menjadi bumerang dan bencana ke depannya. Apalagi kalau pembiayaannya  menggunakan utang. 

Ironisnya, pemerintah seringkali memberikan penugasan kepada BUMN untuk membangun infrastruktur yang tidak menguntungkan secara finansial tersebut. Akibatnya kini sejumlah BUMN Karya yang mendapat penugasan tersebut berada di ambang kebangkrutan. Buntutnya pemerintah mencoba menggunakan dana APBN untuk menyelamatkan BUMN yang ‘sakit’ itu.  

Kita tentu tidak ingin lagi dana infrastruktur yang sedemikian besar yang bersumber dari APBN itu terbuang percuma. Alih-alih bermanfaat, pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dengan baik ini pada akhirnya justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Proyek infrastruktur harus terukur agar tidak tersungkur.

Proyek Infrastruktur Harus Terukur

58 Proyek Belum Digarap dan Terancam Dikeluarkan dari PSN

Sebanyak 58 proyek strategi nasional (PSN) senilai Rp470 triliun terancam tidak selesai di 2024. Akibatnya, puluhan PSN diperkirakan dikeluarkan dari rencana awal pemerintah Presiden Joko Widodo. 

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat bicara terkait nasib 58 PSN Presiden Jokowi yang tak kunjung terealisasi. Airlangga menegaskan, semua proyek tersebut tidak akan ada yang dihapus dan akan terus berjalan. 

Meski begitu, sebagian proyek tersebut akan masuk ke dalam skema normal atau tak lagi jadi daftar PSN dengan target rampung maksimal di tahun terkahir Jokowi menjabat, yakni 2024. 

Airlangga menambahkan, pihaknya telah melakukan serangkaian evaluasi terhadap proyek-proyek prioritas Jokowi. 

Sejumlah proyek PSN yang belum tersentuh yakni MRT fase II, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera Tahao II, Tol Bocimi (Bogor-Ciawai-Sukabumi) hingga TOL Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap). 

Dalam pembacaan Nota Keuangan dan Sidang RABN 2024 pada 16 Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi menganggarkan Rp422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2024. 

Selain untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, anggaran tersebut juga untuk mendorong produktivitas, mobilitas, konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan. 

Tarif Tiket Kereta Cepat Tidak Disubsidi

Waskita Beton Precast Jajaki Bisnis Sewa Alat

Pasokan Gas untuk Industri dan Jargas Siap Mengalir dari Proyek Cisem I

Pemkot Tangsel Tanamkan Semangat Persatuan dan Tekad Membangun Kota Maju

Dalam rangka merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia, Pemkot Tangerang Selatan menghadirkan semangat persatuan dalam membangun Kota Tangerang Selatan menjadi lebih baju. 

Perayaan HUT ke-78 RI diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan lomba yang diselenggarakan tiga hari sebelum perayaan, tausiah keagamaan di Islamic Center Baiturrachmi dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Seribu Serpong, serta pelaksanaan Upacara HUT ke-78 RI di Lapangan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan. 

Salah satu anggota Purna Gita Bahana Nusantara yang mengikuti pelaksanaan Upacara HUT ke-78 RI berharap Tangerang Selatan dapat terus menjadi kota yang maju. 

Acara ini juga menghadirkan kelompok masyarakat dari berbagai suku daerah. Mereka diminta untuk hadir dengan mengenakan pakaian adat, termasuk perwakilan dari Tangerang Selatan. 

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menjelaskan semangat dan tekad dalam pembangunan sebuah wilayah harus terus ditanamkan. Terutama untuk Pemkot Tangsel, hal ini dilakukan guna menjaga sekaligus melanjutkan perjualan para pahlawan terdahulu yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Tanah Air. 

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan menilai banyak tantangan yang dihadapi Pemkot Tangsel dalam pembangunan wilayahnya. Terutama setelah melewati masa pandemi covid-19. 

Tantangan tersebut berkaitan dengan sejumlah isu strategis, seperti ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Pilar meminta semua pihak dapat bekerja sama, baik dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat. 

Berdasarkan statistik dalam 15 tahun terakhir, Kota Tangsel memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan, banyak capaian positif yang sudah disematkan kepada Tangsel. 

Misalnya pencapaian konteks makro. Dalam konteks ini, Kota Tangsel memiliki catatan positif di Indeks Pembangunan Manusia 2022, yakni mencapai angka 81,95%. 

Dalam pembangunan Kota Tangsel, dibutuhkan konsep kolaborasi pentahelix. Konsep ini melibatkan kerja sama lima unsur penting, di antaranya pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media massa. 

Pemerintah Siapkan Anggaran Infrastruktur Rp422,7 Triliun, Termasuk IKN

Langkah Kidal Bandar Udara

Sejumlah mega proyek pembangunan bandara kini bernasib tragis. Minimnya kajian, berdampak Bandara sepi hingga ditinggal para maskapai. Upaya penyelamatan pemerintah daerah berbuah nihil. Lantas, mengapa pembangunan bandar udara dilakukan secara serampangan?

Menhub Pastikan Bandara Baru Mentawai Beroperasi Tahun Ini

Tol Trans Sumatera Diharapkan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) secara bertahap telah menyelesaikan pembangunan tol Trans Sumatera dalam rangka memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. 

Pembangunan jalan Tol Sumatera telah dikebut pembangunan sejak 2015 yang lalu. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perperes Nomor 100 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dengan menugaskan PT Hutama Karya Persero untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan pada empat ruas jalan tol.

Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Jokowi melalui Perpres No.117/2015 dengan menambah penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) sehingga menjadi 24 ruas tol di Sumatera.

Tercatat hingga Juli 2023 sebanyak 6 ruas jalan tol sepanjang 5967 kilometer telah beroperasi penuh di Tol TransSumatera. Sedangkan 7 ruas lainnya, sepanjang 361 kilometer kini masih dalam tahap konstruksi. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan secara keseluruhan Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.748 kilometer sebanyak 24 ruas tol. Di mana terdiri dari koridor utama sepanjang 1.889 kilometer dan koridor pendukung sepanjang 860 kilometer. 

Kehadiran jalan tol Trans Suamtera ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik serta memangkas waktu tempah distribusi barang dan jasa antar wilayah. Selain itu juga dapat mendorong pertumnbuhan ekonomi baru khususnya bagi kawasan di sekitar jalan tol. 

Keberadaan jaringan jalan tol di sepanjang Pulau Sumatera ini merupakan investasi pemerintah untuk jangka panjang. Pemerintah tidak sekedar membangun infrastruktur, namun seluruh potensi dan sumber daya di Pulau Sumatera akan semakin terbuka untuk tumbuh di masa mendatang. 

PT Timah Bangun Kampung Adat di Bangka Belitung

Landasan Pacu Bandara Sinak Diperpanjang untuk Percepat Bantuan Logistik