Otot Politik

OSO Berharap Sambas Kalbar Jadi Lumbung Suara Partai Hanura di Pemilu 2024

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yakni Kabupaten Sambas Kalimantan Barat akan menjadi lumbung suara bagi Hanura pada Pemilu 2024. Terlebih, Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi
 kini bergabung ke Hanura.

Partai Hanura menggelar konsolidasi dengan kader partai di Kabupaten Sambas, Kalbar, Selasa, 18 Juli 2023. 

Konsolidasi Hanura langsung dihadiri ketua umum partai, Oesman Sapta odang (OSO). OSO optimis Kabupaten Sambas merupakan daerah potensial bagi Partai Hanura untuk meraih suara dalam Pemilu 2024.

Optimisme OSO akan Sambas bisa menjadi lumbung suara bagi Hanura untuk mendapatkan jatah kursi di DPR RI. Disambut Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi, yang baru bergabung ke Hanura bersama mantan bupati Sambas dua periode, Burhanudin Rasyid. 

Atas bergabungnya dua tokoh daerah Sambas, OSO yakin sudah melewati keputusan yang akurat dan bermartabat.

Hanura mempertahankan tradisi Kabupaten Sambas, menjadi ukuran perolehan pemilui di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan harapan raihan kursi DPR RI. 

Editorial Malam: Menkop Teten Tunggangi Hari Koperasi

Mempolitisasi segala hal kiranya sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi rezim pemerintahan saat ini. Bahkan peringatan Hari Koperasi, yang semestinya digunakan sebagai refleksi sekaligus evaluasi perihal perkembangan perkoperasian di Tanah Air, pun dijadikan ajang untuk menelusupkan pesan-pesan politik partisan.

Ikhwal keberpihakan pemerintah terhadap bakal calon tertentu dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, mungkin hampir semua orang sudah tahu. Itu terlihat dari aksi cawe-cawe yang nyata-nyata dilakukan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan terdahulu. Dalih yang selalu dikatakan: demi keberlangsungan pembangunan.

Rupanya, tabiat itu sudah pula diturunkan ke para pembantunya. Tanpa malu dan ragu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam akhir pidatonya pada peringatan Hari Koperasi ke-76 di Jakarta, Rabu (12/7), tiba-tiba menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang diharapkannya dapat memajukan ekonomi Indonesia. Kita semua tahu, Ganjar merupakan bakal calon presiden sokongan PDI-P, partai yang sebelumnya juga mengklaim 'menugaskan' Jokowi menjadi presiden.   

Boleh jadi Teten mengeluarkan pernyataan itu terpancing ucapan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno, yang dalam sambutan sebelumnya juga terang-terangan memuji bahkan menitipkan nasib koperasi kepada Ganjar. Namun, bisa jadi juga Teten memang sedang memikul misi untuk mengarahkan pilihan masyarakat koperasi kepada Ganjar. 

Apa pun alasannya, tidak sepantasnya seorang pejabat pemerintah, apalagi sekelas menteri melontarkan pernyataan vulgar yang jauh dari tata krama politik. Dengan memanfaatkan panggung Hari Koperasi untuk mempromosikan salah satu figur calon presiden, itu sama artinya dia telah melakukan politisasi, menyeret-nyeret koperasi ke dalam pusaran politik percapresan. Padahal semestinya dia tahu hal seperti itu tabu. 

Perilaku Teten, juga Ketua Dekopin, jelas menyimpang dari norma politik maupun keadaban sebagai pejabat publik. Politik memang terkadang liar, tetapi bukan berarti di sana tidak ada nilai dan fatsun yang mesti dijunjung. Janganlah mempengaruhi atau bahkan meracuni publik dengan pilihan-pilihan yang semata didasari syahwat penguasa. 

Menteri Koperasi dan UKM, juga Ketua Dekopin, seharusnya fokus dan tekun dengan tugas mulia mereka yaitu mengembangkan sekaligus memajukan ekonomi koperasi di Indonesia dengan sekencang-kencangnya. Bukan malah menumpanginya dengan kepentingan-kepentingan lain di luar koperasi, apalagi politik. 

Fakta memperlihatkan bahwa dari seluruh koperasi aktif di Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya mencapai 127.846 unit pada 2021 lalu, sebagian besar masih terengah-engah menjalankan usaha bahkan untuk sekadar hidup dan dinilai aktif. Di sisi lain, banyak bermunculan koperasi-koperasi nakal yang hanya bertujuan mengeruk dan membawa lari dana masyarakat.

Karena itu sangatlah mengherankan bila di tengah begitu banyak persoalan koperasi yang membelit itu, mereka malah seenaknya menyeret koperasi sebagai alat kepentingan politik kelompok tertentu. Kalau perilaku seperti itu terus dipelihara, jangan kaget kalau mimpi Bung Hatta menjadikan koperasi sebagai sokoguru alias perekonomian nasional bakal selamanya menjadi mimpi. Mimpi yang tak pernah terealisasi.

Nurdin Halid: Dekopin Bukan Organisasi Perjuangan Politik

Effendi Simbolon Tersengat "Prabowo Nahkoda Indonesia"

Jakarta: Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Effendi Simbolon tersengat kata-kata sendiri. Effendi akan dihadapkan pada sidang Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

DPP PDI Perjuangan menganggap ucapan Effendi yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Probowo Subianto sosok tepat sebgai nahkoda Indonesia tidak pas. Apalagi, PDI Perjuangan sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Dewan Kehormatan PDI Perjuangan akan meminta klarifikasi Effendi Simbolon. Terlabih berembus kabar Effendi Simbolon juga akan menyeberang ke Partai Gerindra. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kader partai banteng moncong putih tegak lurus kepada keputusan partai. Kader PDI Perjuangan harus memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pemilu 2024.

Sama seperti Effendi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun pernah dipanggil Dewan Kehormatan PDI Perjuangan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu datang ke kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Jakarta pada 22 Mei 2023.

Gibran Rakabuming Raka dituding mendukung kandidat capres selain Ganjar. Gibran diminta mengerem ulah relawan agar tidak mendukung Prabowo. 

Cawe-cawe untuk Kepentingan Pribadi, Jokowi Disebut Bisa Dimakzulkan

Ketegasan Jokowi Tolak Politik Kekerabatan Bentuk Cawe-cawe yang Tepat

Jokowi Dinilai Merestui Politik Kekerabatan

Jokowi Berniat Terjunkan Keluarganya ke Politik, Pengamat: Harus Dikritik

Alasan Beda KK Kaesang Disebut Mengusik Logika

Politik Dinasti Dinilai Ganggu Keadilan Pemilu

Polri Antisipasi Polarisasi hingga Politik Identitas di Pemilu 2024

DPRD Kota Depok Tidak Diberitahu Soal SE Penertiban Baliho

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengingatkan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar berhati-hati dalam mengeluarkan surat edaran (SE) penertiban pemasangan baliho. Aturan tersebut sebaiknya jangan tebang pilih.

Hendrik mengatakan, pihaknya tidak mendapat pemberitahuan mengenai terbitnya SE Nomor 300/345-Satpol.PP itu. Penerbitan SE tersebut murni inisiatif dari Pemerintah Kota Depok.

"Terkait SE tentang penertiban baliho ditujukan langsung kepada para pimpinan partai politik dan ormas Kota Depok. Tidak ada surat pemberitahuan ke DPRD. Artinya, SE ini diterbitkan oleh Wali Kota atas inisiatif Wali Kotanya sendiri tanpa ada komunikasi ke DPRD," kata Hendrik, Kamis, 6 Juli 2023.

DPRD, kata Hendrik, setuju apabila SE tersebut digunakan untuk memperindah estetika kota. Namun, apabila alasannya hanya untuk kepentingan politik terselubung, Hendrik meminta Pemerintah Kota Depok berhati-hati.

"Tapi harus hati-hati. Kembali lagi seperti ibu wali juga harus hati-hati mengeluarkan SE ini. Sebelum menertibkan baliho dan spanduk bacaleg ini, kan ada foto baliho bacaleg bu wali di mana-mana. Bahkan tempatnya pun banyak yang jorok," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan SE Nomor 300/345-Satpol.PP tentang Larangan Pemasangan Lambang, Simbol, Bendera, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner, Reklame maupun Atribut Lainnya.

Pertimbangan Idris mengeluarkan SE tersebut ialah demi menjaga ketertiban serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, maupun atribut lainnya di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan/atau median jalan. Kecuali mendapatkan izin/ rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu, setiap orang dilarang memasang spanduk maupun atribut lainnya dengan cara menggantung melintang di atas jalan.

Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat, PDIP: Penggugat Salah Makan Obat

Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menilai uji materi Pasal 23 Ayat 1 UU Parpol ke MK, salah alamat. Bambang menegaskan soal jabatan ketua umum partai politik sejatinya diurus internal melalui AD ART Parpol. 

"Yang mengajukan judicial review adalah orang salah makan obat," jelas Bambang Wuryanto. 

Menurut Bambang, negara tak berhak ikut campur untuk mengurus AD ART Partai. Legislator yang akrab disapa Bambang Pacul itu justri meragukan kapasitas pemohon yang menguji pasal tentng masa jabatan ketua umum parpol harus dibatasi.

Uji materi masa jabatan ketum parpol diajukan Eliadi Hulu dan Saiful Halim. Mereka mengunggat Pasal 23 Ayat 1 UU Nomoe 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Pemohon ingin MK menafsirkan ulang pasal tersebut. 

Untold Story: Mengingat Peristiwa Malari

Peristiwa Malari atau yang dikenal dengan 15 Januari 1974 adalah aksi unjuk rasa besar-besaran yang awalnya dilakukan ribuan massa secara damai. Tuntutannya menolak kehadiran investasi asing yang dianggap tidak pro rakyat.

Namun demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Entah siapa yang mendalangi. Akibat tragedi tersebut, 11 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka.

Salah satu tokoh pergerakan Malari, Hariman Siregar akhirnya ditangkap dan ditahan. Hariman dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Hariman menolak, dengan tegas mengatakan bahwa aksi saat itu murni pergerakan mahasiswa yang hanya menuntut kesejahteraan rakyat semata. Bukan untuk kepentingan asing. 

Diduga Jadi Alat Pemerintah: KPK Sikat Lawan Penguasa, Tapi Sulit Tangkap Politikus PDIP

Muhammadiyah Sambut Positif Silaturahmi Elite Politik di Mekkah

Videonya Ditangguhkan, PM Kamboja Hun Sen Ancam Blokir Akses Facebook

Muluskan Regenerasi, Langkah Politikus Muda Mesti Didukung

Spirit Pengorbanan di Tahun Politik

Bahas Politik dengan Presiden di Istana, Prabowo Ditanya Rencana ke Depan

Laku dan Lisan Jokowi Dinilai Tidak Konsisten

Sejumlah Tokoh Politik Melayat ke Rumah Duka Desmond Mahesa

Politikus Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa meninggal dunia, Sabtu (24/6/2023). Sejumlah tokoh politik dan rekan hadir melayat dan berbela sungkawa. 

"Beliau (Desmond) di Gerindra berjuang bersama saya, sudah dari awal, 15 tahun. Sosok aktivis, sangat besar untuk membangun Gerindra, saya sudah bertemu keluarganya menyampaikan bela sungkawa," kata Prabowo Subianto di rumah duka.

Ucapan duka cita atas meninggalnya aktivis 98 Desmond Mahesa terus mengalir dari sejumlah tokoh politik Tanah Air. Tokoh tersebut di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, rekan sesama anggota Komisi III DPR RI, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 

Selain Ganjar, tampak beberapa tokoh yang hadir melayat seperti Rizal Ramli, Riza Patria, Arsul Sani, Ahmad Sahroni, dan Adian Napitupulu.

Para tokoh memiliki kenangan masing-masing dengan mending Desmond yang menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan Banten II. Desmond merupakan Wakil Komisi III DPR RI. 

Meneguhkan Politik Kebangsaan

Menuju pesta demokrasi di tahun 2024, semua partai bergerak melakukan lobi-lobi dan konsolidasi. Apakah cara-cara politik yang dilakukan sudah tepat dan tidak merugikan pihak tertentu? Atau justru berpotensi merusak persatuan dan kesatuan anak bangsa?

Mimpi SBY

Memanjakan ASN di Tahun Politik

Problem tentang birokrasi dan pelayanan publik di negeri ini sejatinya sudah menahun. Birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia sering diibaratkan sebagai mesin raksasa penggerak pemerintahan yang bercitra lamban, boros, korup, dan ruwet. 

Ia lamban karena ia tambun. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) terlalu gemuk, tak sebanding dengan pelayanan atau kinerja yang bisa mereka berikan. Karena tambun, ia juga memboroskan uang negara, yang mau tidak mau, jadi lebih banyak dipakai untuk belanja pegawai ketimbang untuk pembangunan. Indeks kualitas ASN di Indonesia juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Rendahnya kualitas itu bukan hanya dari sisi keterampilan dan kompetensi, melainkan juga kualitas karakter. Dengan contoh banyaknya ASN yang berurusan dengan komisi antikorupsi karena menerima suap, melakukan korupsi, hingga tindak pidana pencucian uang, belakangan ini, bukankah itu bukti nyata bahwa kualitas karakter ASN kita memang memprihatinkan?

Belum lagi kalau kita bicara soal kedisplinan, betapa banyak ASN yang malas, yang masih suka mangkir dan keluyuran di jam kerja. Itu semua merupakan fakta-fakta perilaku ASN yang mencerminkan sebuah rata-rata kualitas karakter yang rendah. Ibarat bus besar yang tidak bisa melaju, ASN bermutu rendah tidak akan pernah menjadi keuntungan bagi negara.

Lebih parah lagi, pemerintah pusat maupun daerah kerap lalai mengawal produktivitas mereka. Bahkan, belakangan banyak ASN yang justru menggantungkan produktivitas mereka kepada tenaga-tenaga honorer. Pada akhirnya, kian bertambahlah beban negara dengan jumlah honorer yang secara nasional kini jumlahnya mencapai 2,4 juta orang. Bagaimana pun, para tenaga honorer ini mesti pula mendapat perhatian untuk diangkat karena alasan kemanusiaan.

Dalam kondisi seperti itu, sesuai semangat reformasi birokrasi, semestinya yang dilakukan pemerintah ialah menggenjot peningkatan kualitas ASN secara terus menerus. Bahkan kalau berani, buang ASN-ASN yang hanya menggemukkan struktur tapi tak mampu memberi kontribusi apa-apa terhadap negara atau terhadap pelayanan publik. Tujuannya untuk merampingkan birokrasi sekaligus membuat kinerja mereka meningkat.

Namun, yang dilakukan justru kebalikannya. ASN yang kini kinerjanya dipertanyakan itu malah dimanjakan dengan iming-iming kenaikan gaji. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu akan tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024. 

Sebetulnya sah-sah saja menaikkan gaji ASN, asalkan betul-betul dihitung dengan basis kinerja dan produktivitas. Jangan di-gebyah uyah, gaji semua ASN, termasuk pensiunan dinaikkan. Itu sama sekali tidak fair. Bagaimana keuangan negara tidak akan terbebani kalau pola seperti itu diterapkan?

Selain kenaikan gaji, yang juga mengundang banyak kritik ialah rencana pemerintah membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan total kuota 1.030.751 orang pada September 2023 mendatang. Lagi-lagi, kita patut mempertanyakan urgensi dari rekrutmen sebanyak. Apakah betul-betul karena didasari kebutuhan? Bukankah ASN yang ada sekarang saja banyak yang idle dan tidak produktif?

Patut diduga, ada udang di balik batu dari rencana pemanjaan dan perekrutan ASN baru itu. Boleh jadi ini merupakan langkah atau strategi politik dari pemerintah jika melihat waktunya yang berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Tidak sedikit yang curiga bahwa ini langkah untuk memobilisasi para ASN dan para calon ASN agar dapat meraup suara dari mereka demi kepentingan kelompok tertentu di pemilu mendatang.

Karena itu, kiranya kita mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, pada akhirnya semua itu justru akan membuat anggaran negara kian terbebani untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak penting.

Politik Dinasti Dinilai Bisa Memperlambat Regenerasi Kepemimpinan

MK: Parpol yang Biarkan Praktik Politik Uang Dapat Dibubarkan

Partai politik yang terbukti membiarkan praktik politik uang dapat dibubarkan untuk memberikan efek jera. Argumentasi itu disampaikan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi sistem pemilu pada 15 Juni 2023. 

Dalam permohonannya, penggugat uji materi UU Pemilu menilai sistem pencoblosan secara proporsional terbuka berpotensi memunculkan praktik politik uang dan tindak pidana korupsi. Namun, MK menilai politik uang yang menjadi pertimbangan gugatan uji materi tersebut berpotensi terjadi di kedua sistem pemilu. 

Penilaian sistem pemilu terbuka sarat money politic dinilai hakim bukan alasan yang tepat mengubah sistem pemilu ke tertutup. Ketua KPU Hasyim Asy'ari sependapat dengan pertimbangan MK tersebut. Sistem pemilu harus mampu mencegah dan meminimalkan praktik politik uang sejak awal pencalonan. 

Pengamat politik Ujang Komaruddin juga menyebut kerawanan politik uang dalam sistem proposional terbuka merupakan sebuah realita politik di Indonesia. Meski masa pendaftaran calon legislator telah berakhir, tugas parpol tidak serta-merta menjadi lebih ringan dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. 

Partai politik harus memastikan seluruh calegnya berkomitmen dalam menjalankan kampanye yang jujur dan adil. 

Waspadai Tahun Politik, Ekonomi RI Bisa Tertahan

Ketua KPK Minta Warga Berani Tolak 'Serangan Fajar' di Tahun Politik