Keluarga Bung Karno Punya Peran Sentral di PDIP

Jakarta: Hasil penjajakan akar rumput PDIP menempatkan keluarga Bung Karno sebagai peran sentral partai. Hal ini seakan menepis usulan Guntur Soekarnoputra yang mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduduki posisi Ketua Umum (Ketum) PDIP.

"Arus bawah itu menempatkan Bung Karno dan keluarga, khususnya Ibu Megawati Soekarnoputri, " ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa, 3 Oktober 2023.

Megawati tidak hanya dipandang sebagai pendiri partai semata. Dia dinilai mampu melakukan suatu langkah-langkah konfigurasi kepartaian, mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Seperti halnya Presiden Jokowi.

Peran sentral Ketum Megawati Soekarnoputri juga dipertegas dalam upaya menkonsolidasikan kekuatan politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Sebab akan menghadapi periode pemerintahan baru. 

"Dari bacaan yang kami lakukan setelah rapat kerja nasional, memang menempatkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai sentral di dalam masa transisi ke depan. Diperlukan pengawalan oleh sosok pemimpin yang kuat, pemimpin yang emotional bonding yang itu melekat dengan anak ranting-ranting," ucap Hasto.

Rangkaian penjaringan pengurus PDIP yang baru akan dilaksanakan pada Kongres 2025 mendatang. Sesuai mekanisme AD/ART internal partai. Hasto menegaskan internal partai saat ini fokus pada kerja politik pemenangan Pemilu serentak 2024. 

Sebelumnya, putra sulung Presiden Pertama Indonesia sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra, mengusulkan Jokowi sebagai Ketum PDIP. Lalu, Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina PDIP.

Wacana itu mendapatkan dukungan dari Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. Menurutnya, Jokowi telah berhasil memimpin Indonesia, sehingga wajar jika nantinya diusulkan menjadi Ketum PDIP.

Jokowi Jadi Ketum PDIP Turunkan Muruah Presiden

Jakarta: Pengamat Politik Ray Rangkuti menganggap wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduduki posisi Ketua Umum (Ketum) PDIP sebagai sesuatu yang tidak tepat. Hal itu bisa menurunkan muruah Jokowi sebagai mantan presiden.

Menurut Ray, hal itu sudah terbukti dari mantan presiden sebelumnya. Setelah tidak menjabat lagi sebagai presiden langsung menduduki posisi ketum partai. Wibawanya terlihat memudar.

"Sebagai mantan presiden semestinya dia sebisa mungkin mengayomi seluruh bangsa. Jadi tidak terkotak-kotakkan ke dalam satu atau dua partai politik," ujar Ray, Selasa, 3 Oktober 2023.

Oleh sebab itu, jika Jokowi benar menjadi kandidat Ketum PDIP akan menjadi kemunduran dalam berdemokrasi. Bisa dibilang sebagai siklus yang terus berulang.

"Sebaiknya itu tidak perlu diulang-ulang," katanya.

Sebelumnya, putra sulung Presiden Pertama Indonesia sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra, mengusulkan Jokowi sebagai Ketum PDIP. Lalu, Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina PDIP.

Wacana itu mendapatkan dukungan dari Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. Menurutnya, Jokowi telah berhasil memimpin Indonesia, sehingga wajar jika nantinya diusulkan menjadi Ketum PDIP.

FX Rudy Setuju Jokowi Jadi Ketum PDIP

Solo: Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo sepakat Joko Widodo menjadi suksesor Megawati Soekarnoputri. Jokowi sangat layak menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Pokoknya kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapa pun, berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan jadi Ketum PDI Perjuangan? Ya enggak masalah toh," kata Hadi Rudyanto, Surakarta, Senin, 2 Oktober 2023. 

Hadi Rudyanto sepakat dengan usul Guntur Soekarnoputra, putra bungsu Bung Karno, yang menyebut Jokowi pantas memimpin PDI Perjuangan di masa depan. Tapi, Hadi mewanti-wanti dirinya sepakat dengan Guntur bukan lantaran dekat dengan Jokowi.

Hadi Rudyanto hakul yakin Jokowi mampu menakhodai PDI Perjuangan. Namun, dia meminta semua ojo kesusu karena keputusan tertinggi tetap ada di kongres PDI Perjuangan.

Pertemuan Jokowi-SBY, Demokrat Klaim Belum dapat Tawaran Menteri

PDIP Tak Masalah dengan Pertemuan Jokowi dan SBY

Presiden Jokowi Kesal Anggaran Daerah Dicecer

Jokowi Beberkan Beragam Fasilitas ASN yang Dipindah ke IKN

Peluang Jokowi Jadi Ketum PDIP Dinilai Kecil

Presiden Jokowi Tanggapi Isu Pramugari Kereta Cepat Harus Gunakan Bahasa Mandarin

Jokowi Sebut Proyek Kereta Cepat Tujuan Surabaya Sedang Digodok

Jokowi Mengaku Tak Utamakan Untung di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Sebut Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kurang dari Rp350 Ribu

Jokowi Minta Pengelola Kereta Cepat Tak Antikritik

Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Jokowi dan Ganjar Hadir di Rakernas ke-IV PDIP

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV PDI Perjuangan (PDIP) pada Jumat, 29 September 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta. Kedatangannya disambut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga tampak mengahdiri acara tersebut. Begitu juga dengan bakal calon presiden (Bacapres) yang diusung, Ganjar Pranowo yang berdiri di belakangnya.

Seluruh kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif partai hadir langsung di JiEXPO. Selain itu, perwakilan partai pendukung Ganjar dipastikan hadir.

pengurus serta kader dari seluruh daerah mengirim simpatisan untuk hadir. Termasuk, memamerkan produk-produk kebanggaan mereka.

Jokowi Disebut Sosok Jenius Berpolitik

Jakarta: Analis Politik Hendri Satrio menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok yang jenius dalam politik. Dia berhasil menempatkan anak dan menantunya pada posisi strategis.

Anak pertamanya, Gibran Rakabumi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Kemudian menantunya Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan. Terkini, putra bungsunya Kaesang Pangareb sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ini sebagai langkah politik yang genius dari Jokowi," ujar Hendri, Jumat, 29 September 2023.

Hendri menyebut tidak ada yang menduga sosok Jokowi seperti itu. Jokowi dikenal sebagai sosok yang merakyat. Namun lihai menjalankan catur politik.

"Tidak ada yang menduga sosok Jokowi yang sederhana, yang katanya merakyat, tiba-tiba Gibran maju Surakarta, Bobby Medan, dan mas Kaesang ketua umum," ucapnya.

Peserta Jambore Tidak Tahu IKN saat Ditanya Jokowi

Cianjur: Ternyata belum semua masyarakat mengetahui Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Beberapa ada yang tidak mengetahui apa itu IKN.

Hal itu dialami sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Jambore Nasional Pramusi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Cianjur, Jawa Barat pada Selasa, 26 September 2023. Saat itu, Jokowi memanggil salah satu peserta jambore ke atas panggung dan menanyakan soal IKN.

"Apa nama Ibu Kota baru Indonesia?" tanya Jokowi ke salah satu peserta jambore, Rabu, 27 September 2023.

Siti, peserta jambore yang dipanggil ke atas panggung, tampak kebingungan. Dia tidak bisa menjawab.

Jokowi menanyakan sekali lagi. Namun Siti masih terlihat kebingungan sambil tersenyum malu. Tidak lama kemudian, Siti menjawab, namun bukan jawaban yang tepat.

"ibu Rosita, eh, ibu siapa? Ustad Dana," kata Siti menjawab pertanyaan Jokowi.

Siti baru bisa menjawab Nusantara setelah diberitahu oleh para penonton. Jokowi tampak memaklumi. Kepala Negara membela Siti dengan menyebut Siti gugup di atas panggung.

"Kalau sudah ke panggung itu hilang semua. Saya juga sering mengalami," ucap Jokowi.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Bupati Cianjur Herman Suherman, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Parmusi Usamah Hisyam.

Jokowi: Transportasi Massal Harus Terintegrasi agar Masyarakat Mudah

Memilih Kaesang Jadi Ketum Memperkuat Citra PSI sebagai 'Partainya Jokowi'

Kaesang Jadi Ketum PSI, Pengamat: Ada Cawe-cawe Jokowi

Kaesang di PSI Dinilai Jadi Jangkar Pengaman Trah Jokowi

Jokowi Akui Perpres Soal Hak Penerbit Belum Selesai Dibahas

Jokowi Rapat Terbatas Bahas TikTok Shop

Presiden Jokowi Tegaskan TikTok Sosial Media, Bukan Ekonomi Media

Presiden Joko Widodo menyinggung aktivitas TikTok Shop yang berdampak negatif terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ia menegaskan TikTok seharusnya fokus sebagai sosial media, bukan ekonomi media.

"Ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru difinalisasi di Kementerian Perdagangan, karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil usaha mikro dan pada pasar," kata Joko Widodo di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu, 23 September 2023.

Menurutnya, pemerintah sedang menyusun regulasi untuk memisahkan platform belanja dan media sosial. Payung hukum itu melibatkan sejumlah kementerian.

Presiden menyebut terdapat beberapa dampak dari aktivitas e-commerce yang tak terkendali. Ia melihat saat ini pelaku UMKM hingga aktivitas di pasar mengalami penurunan penjualan.

Selama ini, TikTok hanya memperoleh izin penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Presiden Joko Widodo disebut telah menyetujui revisi Permendag 50 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Periklanan.

Jokowi Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat dan Pekerja IKN

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab mereka telah mendukung pembangunan IKN.

"Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di sekitar IKN yang telah memberikan dukungan penuh kepada pembangunan IKN kita," ujar Jokowi dalam Malam Apresiasi Nusantara, Sabtu, 23 September 2023. 

Kepala Negara juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pekerja. Jokowi memuji kerja keras mereka siang dan malam.

"Saya tahu benar siang dan malam. Untuk segera menyelesaikan mewujudkan IKN," ucapnya.

Malam Apresiasi Nusantara tersebut juga diramaikan dengan tampilnya Grup Musik Gigi, dengan pemain drum tamu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tampil juga Aurelie Moeremans yang membawakan beberapa lagu dangdut. 

Presiden Jokowi: TikTok Itu Media Sosial Bukan Ekonomi Media

Presiden: IKN Tidak Hanya Dibangun Pemerintah, Tapi Juga Dunia Usaha

Muncul Desakan Hak Angket untuk Presiden Joko Widodo

Pengakuan Presiden Joko Widodo yang memegang data internal partai politik dari intelejen dinilai Koalisi Masyarakat Sipil dan peneliti BRIN merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Desakan agar DPR RI  menggunakan hak angket pun bergulir atas dugaan penyalahgunaan data intelijen oleh Presiden. 
  
Jokowi mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Jokowi menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023.
 
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang memiliki data lengkap dan mengetahui ke mana arah partai politik ditanggapi sebagai hal wajar oleh sejumlah parpol. 

"Tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan. Baik itu ada BIN, ada intelijen kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden," kata politikus PDIP Masinton Pasaribu.

"Selaku kepala negara, Presiden Jokowi berhak dan diwajibkan menerima segala macam jenis laporan intelijen," ujar Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. 

Namun, Ketua Centra Initiative Al Araf menilai, pernyataan Presiden mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat keamanan negara. 
 
"Ini janggal, bermasalah dan merupakan persoalan serius dalam kehidupan demokrasi kita. Partai politik bukanlah ancaman pada keamanan nasional, sehingga tidak boleh menjadi objek dan target bagi operasi intelijen," ujar Al Araf.
 
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan, di antaranya Imparsial, Amnesty Internasional, PBHI, Kontras, Perludem hingga ICW, pada Kamis 21 September 2023, mendatangi gedung DPR RI. Koalisi tersebut mendesak agar DPR menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh presiden. Koalisi juga memohon diadakan audiensi bersama Komisi I dan Komisi III DPR RI. 

Percepatan Pilkada Dinilai Jadi Karpet Merah Anak Mantu Jokowi

Menghindari Polarisasi Disintegratif